PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mempertanyakan kemampuan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Yan Prana Jaya dalam mengemban dua tanggungjawab tugas yang cukup berat.

Seperti yang diketahui, Yan Prana Jaya ditunjuk sebagai Komisaris Utama BUMD, Bank Riau Kepri (BRK) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Selasa malam (15/9/2020).

Dikatakan legislator asal Rohil ini, memang berdasarkan peraturannya Komisaris harus ada bagian pemerintahan, dalam hal ini diusulkan dua nama ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Yan Prana Jaya dan Indra SE. Indra saat ini menjabat sebagai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Nama Yan Prana sendiri pernah menjadi sorotan karena beberapa kali dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terkait dengan dugaan kasus korupsi di Pemkab Siak.

"Kelemahan kita, yang memverifikasi final itu adalah OJK. Mereka yang memverifikasi rekam jejak dan lainnya, Yan Parana ini kan lagi ini (disorot). Setelah Pansel bekerja, diusulkan ke OJK, OJK Jakarta yang memverifikasi bukan OJK di daerah. Mau tidak mau ya kita terima," jelas Politisi PPP ini kepada GoRiau.com, Rabu (16/9/2020).

Di Jawa Barat, lanjut Husaimi, OJK pernah digugat terkait hal yang serupa. Namun, Husaimi hanya berharap Yan Prana bisa menyelesaikan dua tugas beratnya, di satu sisi tugas pemerintahan berat saat pandemi Covid-19 dan di satu sisi semua sudah bersepakat membesarkan bank kebanggaan Masyarakat Riau ini.

"Kalau mau belajar ya, di Jawa barat itu sekarang antara komisaris dan direksi itu tingkat pemahamannya sejajar soal perbankan. Yan Prana ini punya ilmu perbankan gak? Ketika ada masalah, bisa tidak dia komunikasi dan diskusi dengan direksi? Kita tidak mau komisaris ini duduk manis aja, kita mau BRK ini lebih besar lagi," tegasnya.

Sementara sekarang, lanjut Husaimi, Yan Prana saja sudah kalangkabut sebagai Sekda. Buktinya, pembahasan APBD Perubahan terlambat karena berkas dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum masuk ke DPRD Riau.

"Ini sangat berat loh. Hari ini dia sebagai Sekda, APBD P sudah terlambat, dia kan Ketua TAPD. Baru kemarin masuk berkasnya. Hari ini baru mulai dibahas, 14 hari waktu sisa. Ini kerjanya Sekda makanya begini. Belum lagi ditambah beban jadi Komut, nanti tak terkirim lagi draft APBD ke DPRD," tutupnya.***