
DUMAI – Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan (Dapil) 5 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Kasim, SH menyoroti belum optimalnya pelayanan jaringan listrik PT PLN (Persero) di sejumlah wilayah Kota Dumai. Temuan ini diperoleh dari hasil kegiatan reses dan penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan serta Kecamatan Dumai Barat.
Sebagai kota industri dan pelabuhan utama di pesisir Provinsi Riau, ketersediaan pasokan listrik yang memadai di Kota Dumai menjadi kebutuhan dasar bagi aktivitas harian warga. Namun, masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Barat justru masih mengeluhkan kualitas tegangan listrik yang tidak stabil atau sering turun naik.
Kondisi arus listrik yang tidak stabil tersebut dikhawatirkan warga dapat merusak berbagai peralatan elektronik dan perlengkapan rumah tangga, seperti kulkas, kompor listrik, hingga peranti lainnya. Selain masalah tegangan, ditemukan pula infrastruktur jaringan di kedua kecamatan itu yang masih menggunakan tiang kayu, bahkan memanfaatkan batang pohon pinang hidup sebagai penyangga kabel listrik.
Abdul Kasim menilai kondisi infrastruktur tersebut perlu segera dievaluasi oleh PLN karena jaringan listrik berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa warga selama ini telah menjalankan kewajiban sebagai pelanggan dengan membayar tagihan secara rutin, sehingga berhak memperoleh layanan kelistrikan yang baik, aman, stabil, dan berkelanjutan.
"Jangan sampai masyarakat selalu dituntut untuk memenuhi kewajibannya membayar listrik setiap bulan, tetapi pelayanan yang diterima belum optimal. Masyarakat membutuhkan listrik yang stabil, jaringan yang aman, serta infrastruktur yang layak," tegas Anggota DPRD Provinsi Riau, Abdul Kasim, SH.
PLN diminta tidak hanya berorientasi pada penagihan dan pembayaran pelanggan, melainkan turut memperhatikan pemerataan pembangunan jaringan dan peningkatan kualitas tegangan. Pemeliharaan instalasi serta penggantian tiang listrik yang tidak layak juga harus segera direalisasikan.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil 5, ia turut mendesak evaluasi pelayanan kelistrikan dilakukan menyeluruh hingga ke Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kawasan pesisir, pulau-pulau, permukiman yang jauh dari pusat kota, serta daerah yang terus berkembang perlu dimasukkan dalam perencanaan pembangunan jaringan listrik.
Guna menindaklanjuti keluhan tersebut, PLN diharapkan segera mendata dan memeriksa wilayah yang mengalami ketidakstabilan tegangan, pemadaman berulang, serta jaringan maupun tiang tua yang rusak dan belum memenuhi standar. Pemeriksaan ini mencakup permukiman yang belum teraliri listrik secara optimal, kebutuhan penambahan kapasitas jaringan beserta gardu distribusi, hingga kecepatan penanganan pengaduan gangguan di lapangan.
"Persoalan listrik bukan hanya persoalan penerangan, tetapi juga menyangkut kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, saya meminta PLN memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses ini," tutupnya. ***