
BANGKINANG - Bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor umroh atau haji khusus, wajib mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
Aturan baru ini untuk mengantisipasi dampak sosial akibat maraknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang berdampak bagi keselamatan terhadap TKI di luar negeri ataupun keluarga dan lingkungan sosialnya.
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Kamis (20/4/2017) Dirhamsyah menjelaskan, rekomendasi ini adalah persyaratan tambahan yang diminta oleh pihak imigrasi dalam pengurusan paspor untuk umroh. Menyikapi aturan tersebut, Kakan Kemenag kabupaten dan kota di Riau sudah siap memberikan layanan rekomendasi ini.
"Rekomendasi ini hanya kita berikan kepada calon jemaah yang akan berangkat dari penyelenggara perjalalan ibadah umroh (PPIU) dan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang terdaftar resmi di Kementerian Agama," ujar Dirhamsyah.
Dikatakan, pemberlakukan rekomendasi ini adalah salah satu hasil keputusan pertemuan lintas Kementerian dan badan yang terkait pada 23 Februari 2017 di Kementerian Hukum dan HAM dan tanggal 6 Maret 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Pada pertemuan tersebut membahas maraknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur (non-prosedural) sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan terhadap TKI di luar negeri ataupun keluarga dan lingkungan sosialnya.
Pertemuan itu menyepakati pentingnya memperkuat sinergi dan kerja sama lintas Kementerian dan lembaga untuk mencegah masalah ini.
Untuk diketahui, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah mengeluarkan surat edaran untuk Kanwil Kemenag Provinsi tentang Penambahan Syarat Rekomendasi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota bagi pemohon paspor ibadah umroh/haji khusus. Surat edaran tersebut mengatur beberapa poin penting, antara lain pengajuan rekomendasi dilakukan calon jemaah umroh/haji khusus atau diwakili PPIU/PIHK dengan melampirkan surat kuasa dari calon jemaah.
Kedua, rekomendasi hanya diberikan kepada calon jemaah yang akan berangkat melalui PPIU/PIHK berizin resmi dari Kemenag. Ketiga, rekomendasi dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada Kankemenag kabupaten/kota dan Kantor Kemenag kabupaten/kota akan merekap data jemaah yang dibuatkan rekomendasi untuk disampaikan ke Kanwil Kemenag Provinsi dan diteruskan ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. ***