Unik, Ada Rumah Layak Huni di Stand Dinas TKTRP di Bengkalis Expo 2015

DURI, GORIAU.COM - Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman (TKTRP) Kabupaten Bengkalis juga ikut ambil bagian dalam meramaikan kegiatan Bengkalis Expo 2015 yang diselenggarakan di Kota Duri, Mandau, Bengkalis, Riau. Uniknya, SKPD ini memilih tema Rumah Layak Huni (RLH) pada stand mereka.

Dikatakan Kepala Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman (DTKTRP) Kabupaten Bengkalis melalui Sekretarisnya, Nila, progres pengerjaan replika RLH itu hanya tiga hari. Dimana mereka awalnya sempat pesimis bisa selesai hingga batas waktu yang ditetapkan panitia Bengkalis Expo 2015.

"Ini pekerjaan gotong royong, dimana semua staf dan anggota dilapangan dikerahkan untuk turut berpartisipasi dalam pengerjaan stand replika RLH ini. Keterlamabatan memulai pembuatan stand ini bukan kesengajaan dari pihak kami melainkan dari panitia sendiri yang baru menginformasikan lokasi pasti stand untuk Dinas Tata Kota pada hari Senin (11/5) lalu," kata Nila Kesuma ST.

Kepala Dinas Tata Kota, Ruang dan Pemukiman sedang menjelaskan terkait programnya kepada Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.Ide kreatif Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman (TKTRP) Kabupaten Bengkalis ini sangat diapresiasi oleh Bupati Bengkalis, Ir H Herliyan Saleh. Sehingga beliau pun meminta sejumlah fotografer untuk mengabadikan dirinya tepat didepan stand Dinas TKTRP yang bertemakan RLH itu.

"Wah.. Ini unik sekali stand nya. Pak Kadisnya mana? Tolong dokumentasikan dulu," kata Herliyan sambil keluar lagi dari replika RLH tersebut dan berdiri tepat didepan RLH untuk didokumentasikan. Kemudian dilanjutkan dengan dialog seputar program Dinas TKTRP langsung dengan kepala Dinas TKTRP, Ir Emri Juli Harnis MTphD.

Mengenai pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) tahun 2015, Emri menjelaskan Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis akan membangun 600 unit RLH dengan anggaran Rp. 42 miliar. Rata-rata setiap satu unit RLH dapat bagian Rp 70 juta rupiah.

Kepala Dinas Tata Kota, Ruang dan Pemukiman Emri Juli Arnis foto bersama dengan staf.

Sementara itu, untuk pembagian penerima RLH di tiap kecamatan berbeda, dan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut. Distako juga senantiasa meminta data terbaru calon penerima RLH pada setiap tahunnya dari desa.

"Setiap tahun kita minta data dari desa, baru dari desa ke Kecamatan untuk selanjutnya di serahkan ke kami. Disamping data lama, kami juga meminta data baru kepada Kecamatan yang diteruskan ke desa, tentunya minus dengan yang sudah menerima RLH tahun kemarin," ujarnya.

Selain itu, untuk menentukan warga yang nantinya berhak menerima RLH ini bukan lagi wewenang Distako, namun ditentukan dari musyawarah desa. Hal ini berlaku untuk pembangunan RLH, dimana yang melaksanakan pembangunannya adalah Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang ada dimasing-masing desa.

"Jadi Dinas sama sekali tidak menetukan yang berhak menerima RLH, Kami lebih kepada administrasi dan juga pendampingan. Ada beberapa kriteria untuk mendapatkan RLH ini, yaitu warga yang tidak memiliki rumah, sudah berumur minimal 40 tahun dan juga bagi yang memiliki rumah kondisinya dalam keadaan rusak berat. Dan juga memiliki lahan atas nama sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah atas nama sendiri,"tutupnya. (ric)