PEKANBARU, GORIAU.COM - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Riau diminta untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dalam pendapatan sektor pajak progresif dan sumber lainnya.

Demikian dikatakan Sekdaprov Riau H Zaini Ismail, Senin (19/1/2015) saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) Hari Jadi Ke-41 Dinas Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2015, di Kantor Gubernur Riau. Disebutkan, Dispenda Riau telah banyak mengukir prestasi sejauh ini.

Diantaranya, mendapatkan peringkat pertama dalam memberikan informasi publik, target PKB, BBN-KB, PBB-KB dan Air Permukaan yang melebihi 100 persen, terciptanya koordinasi yang baik antar SKPD, terkait dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Daerah.

Ke depan, Dispenda akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pelaksanaan Samsat Online guna mengimbangi dinamika masyarakat yang terus berkembang maju dengan perubahan yang begitu cepat.

"Sebagai bahan evaluasi dalam rangka Hari Jadi ke-41 Dinas Pendapatan Provinsi Riau, tanpa mengurangi apresiasi terhadap kinerja Dinas Pendapatan, Insya Allah diharapkan, tahun-tahun mendatang ketergantungan Pendapatan dari Dana Perimbangan bisa dikurangi. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Zaini.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah lanjut Zaini, mulai diberlakukannya Pajak Progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Tentunya diminta peran Dispenda untuk memaksimalkan kinerja agar penerapan Pajak Progresif dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga kedepannya bisa meningkatkan Pendapatan Daerah.

Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada wajib pajak dan pendataan kendaraan bermotor.Sehingga, kendala dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam Peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah tersebut dapat diminimalisir.

"Kami berharap dengan kerjasama yang baik di semua unsur terkait, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Karena selama ini persentase penerimaan Dana Perimbangan lebih besar daripada penerimaan Pendapatan Asli Daerah," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Dana Perimbangan yang paling besar bersumber dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Namun potensi Minyak Bumi dan Gas Bumi produksinya semakin lama semakin berkurang dan tidak dapat diperbarui.

"Oleh karena itu, semestinya kita merubah pola pikir, bagaimana kita menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah," terangnya.***