PEKANBARU – Sebanyak 44 guru tugas belajar Dinas Pendidikan (Disdik) Riau resah dan terbebani secara psikologi akibat tunjangan yang mereka dapat dari Disdik Riau selama tugas belajar menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.

Dimintai tanggapannya Pakar Hukum Tata Negara UNRI, Zulwisman SH, MH menyarankan pihak-pihak terkait harus duduk bersama.

"Ya, saya kira memang sebaiknya Gubernur, Kepala Dinas dan Bendahara serta para guru yang menerima beasiswa dan tetap dibayarkan tunjangannya selama tugas belajar harus duduk bersama, sehingga ada solusi yang dicapai," kata Zulwisman SH MH, kepada goriau.com, Rabu (30/8/2023).

Bagaimanapun terang Zulwisman, sebanyak44 guru tersebut tak bisa " lepas tangan" atas hasil temuan BPK dan secara hukum 44 guru itu tidak bisa menyatakan tidak mengetahui aturan hukum, karena ada asas fiksi hukum, dimana setiap orang dianggap tahu tentang hukum dan aturan yang ada (presumtion iures de iure) khususnya tentang tugas belajar.

"Selain duduk bersama. Namun dibalik itu saya kira dalam dimensi Asas hukum tersebut 44 Guru harus tetap berupaya untuk mengembalikan uang yang sudah diterima karena memang aturan melarang setiap ASN yang tugas belajar tidak dibenarkan menerima atau dibayarkan tunjangan, yang boleh dibayarkan itu hanya gaji pokok saja, penghasilan lain harus dihentikan selama tugas belajar," terang Zulwisan.

Temuan BPK ini lanjut kandidat Doktor Unand ini harus dijadikan pelajaran penting kedepan agar tak terulang kembali.

"Saya memberi apresiasi yang besar pada Pemprov Riau tetap berusaha meningkatkan SDM para guru di Riau, namun tentu harus berdimensi aturan main yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat melalui UU, PP dan Permen, maupun oleh pemerintah daerah melalui Perda dan pergub yang ada, tutupnya.

Sebelumnya Selasa (30/8/23) para guru tersebut mendatangi komisi V DPRD Riau dan meminta DPRD Riau untuk dapat memfasilitasi mereka dengan Gubernur Riau.

Dihadapan wakil ketua komisi V Karmila Sari mereka menyatakan tak tahu kalau tunjangan yang mereka terima yang totalnya mencapai Rp23 juta selama satu tahu bertentangan dengan hukum dan merekapun menyatakan tak sanggup untuk mengembalikan. ***