JAKARTA - Tindakan kekerasan yang menewaskan seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Maluku Tenggara memantik reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemberian sanksi maksimal bagi anggota Brimob, Masias Siahaya, yang dinilai telah menunjukkan arogansi kekuasaan di luar batas kemanusiaan.

"Ini sungguh keji dan biadab, bagaimana bisa seorang APH melawan pelajar, jelas bukan lawan sebanding. Hukuman berat maksimal harus diberikan kepada oknum itu," tegas Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, Sabtu (21/2/2026).

Selly menilai insiden tragis ini merupakan bentuk kegagalan aparat penegak hukum dalam melindungi generasi muda. Ia mendorong hukuman penjara seumur hidup dan sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai ganjaran mutlak untuk memberikan efek jera yang nyata.

"Selain itu agar tidak menjadi konflik di kemudian hari. Sidang kode etik harus dilakukan secara terbuka agar selaras dengan cita-cita Presiden dalam mereformasi Polri," urainya.

Peristiwa nahas tersebut bermula saat patroli cipta kondisi menyusuri kawasan Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2/2026). Saat aparat mengamankan area di sekitar Tete Pancing, sebuah insiden terjadi ketika dua sepeda motor melintas. Ayunan helm taktis dari Masias mengenai pelipis pelajar bernama Arianto Tawakal (14) hingga korban terjatuh.

Arianto sempat dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, namun nyawanya tidak tertolong. Sang kakak, Nasrim Karim (15), juga menjadi korban kekerasan aparat dalam insiden tersebut hingga menderita patah tulang. Pihak keluarga yang menuntut keadilan langsung mendatangi Mako Brimob Tual, berujung pada penahanan pelaku di hari yang sama.

Merespons tragedi ini, Selly mengingatkan bahwa penghukuman pelaku belumlah cukup. Institusi kepolisian dituntut melakukan rekonsiliasi moral melalui permintaan maaf langsung dari komandan pelaku kepada keluarga korban. Pemulihan menyeluruh, mulai dari pendampingan psikologis, jaminan pendidikan, hingga kompensasi yang layak, harus segera direalisasikan.

"Negara tidak boleh hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga wajib menghadirkan keadilan yang utuh, termasuk pemulihan sosial dan mental bagi keluarga yang ditinggalkan," paparnya.***