JAKARTA - Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Tanah Air diproyeksikan bakal memasuki babak baru. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menargetkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera memiliki unit penyidikan independen layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi guna menindak tegas para pelanggar.

Gagasan penguatan wewenang lembaga pengawas tersebut terungkap setelah pertemuan dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026). Pertemuan strategis ini membedah rancangan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Jadi kemungkinan setelah ada undang-undang yang baru ini, yang juga disetujui oleh Jaksa Agung, maka ke depan nanti akan ada penyidik di Komnas HAM," ungkap Pigai, Sabtu (21/2/2026).

Penambahan unit khusus ini diharapkan mampu menaikkan daya tawar dan ketajaman pengusutan kejahatan luar biasa di masa mendatang. Rencananya, operasional tim penyidik ini didesain mengadopsi sistem kerja dan kewenangan komisi antirasuah agar penindakannya lebih efektif.

"Komnas HAM itu akan berlaku seperti KPK. Jadi tidak usah banyak tanya. Sederhana saja, copy paste saja seperti KPK," paparnya.

Demi menghindari tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara, pemerintah menjamin adanya pembagian tugas yang jelas. Kementerian berfokus pada pembangunan regulasi dan pemenuhan hak masyarakat, sementara komisi independen tersebut murni bertindak sebagai pengawas eksternal yang kritis.

"Komnas HAM kan mengawasi pemerintah, kami semua termasuk Kementerian HAM juga. Kami kan pembangunan HAM, dia pengawas HAM. Jangan sampai salah ya, kami yang bangun, lembaga Komnas HAM yang awasi," tegasnya.

Kesepakatan penyusunan unit penyidik ini diklaim sebagai wujud kemajuan penegakan keadilan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Draf revisi undang-undang terkait segera menyertakan poin krusial mengenai wewenang penindakan langsung terhadap pelanggaran berat.

"Mereka menyampaikan bahwa apa yang sedang digagas oleh kami, yaitu revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan dari Jaksa Agung serta pihak Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa Komnas HAM boleh membentuk unit penyidikan. Penyidikan khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat," jelasnya.

Terobosan kewenangan investigasi mandiri ini dinilai akan menempatkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara yang lebih dulu menerapkan sistem serupa demi melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan aparat maupun negara.

"Memang tidak banyak negara di dunia ini yang punya unit penyidikan. India ada, beberapa negara ada memang. Indonesia sekarang kita akan adakan di dalam undang-undang," urainya.***