JAKARTA - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap wacana pembentukan negara Palestina di wilayah Gaza dan Tepi Barat. Sikap politik ini dipastikan akan terus bertahan selama ia masih memegang tampuk kepemimpinan di pemerintahan.

Pernyataan terbuka tersebut dilontarkan Sabtu (22/8/2026) menyusul komentar Ketua United Arab List, Mansour Abbas. Sebelumnya, Abbas mengklaim bahwa sebagian besar dunia telah mengakui eksistensi Palestina sebagai sebuah negara berdaulat.

Respons Terhadap Rekonsiliasi

"Selama saya masih menjabat sebagai perdana menteri, tidak akan ada negara Palestina yang dikendalikan Iran, baik di Gaza maupun di Yudea dan Samaria," tegasnya sebagaimana dilaporkan Anadolu.

Dalam agenda konferensi umum partainya di Kota Tayibe, Abbas menjadikan rekonsiliasi damai antara Palestina dan Israel sebagai prioritas utama. Ia mendesak Amerika Serikat (AS) beserta Israel untuk segera memberikan pengakuan resmi.

"Negara Palestina sudah ada, dan dunia mengakuinya," sebutnya.

Dinamika Jajak Pendapat Jelang Pemilu

Ketegangan narasi antara kedua tokoh politik ini bergulir mendekati momentum pemilihan umum parlemen Israel yang dijadwalkan berlangsung (27/10/2026). Posisi petahana saat ini tengah diuji oleh hasil jajak pendapat terbaru.

Menurut survei Channel 13 yang dirilis (19/8/2026), koalisi sayap kanan dan ultra-Ortodoks pimpinan Netanyahu diproyeksikan hanya mengamankan 51 kursi. Angka tersebut masih kurang 10 kursi dari ambang batas pembentukan pemerintahan mayoritas.

Sementara itu, Partai Likud diperkirakan akan mengalami penurunan dukungan. Berdasarkan survei terbaru, partai tersebut diproyeksikan hanya meraup sekitar 20 kursi, anjlok dari total 32 kursi yang mereka miliki saat ini. Kondisi ini menjadikan isu Gaza dan status Palestina sebagai topik krusial dalam mendulang suara publik. ***