PEKANBARU - Memasuki pertengahan Februari, beberapa titik api kembali terpantau di sejumlah daerah di Riau. Diantaranya ialah di Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir (Rohil), Pelalawan, dan Dumai.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Husaimi Hamidi mengatakan bahwa selain memadamkan api, harus ada upaya tegas dari penegak hukum maupun pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini (Karhutla). 

"Ini kan sudah berulang kali terjadi, makanya kita semua harus tegas menindak pembakar lahan itu. Kalau hanya memadamkan api, uang dan tenaga kita yang habis. Tapi lahan terus dibakar," kata Husaimi kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Kamis (14/2/2019). 

Langkah tegas yang dimaksud, lanjut politisi PPP ini ialah permasalahan izin dan kepastian sanksi hukum pembakar lahan.   

"Jangan cuma masyarakat yang membakar beberapa hektar yang ditangkap, tapi perusahaan pembakar ratusan hektar dibiarkan," tegasnya lagi.

Sementara itu, seiring dengan meningkatnya jumlah titik api di sejumlah wilayah di Riau membuat Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk selalu siaga. 

"Untuk pencegahan dan pemadaman karhutla, kita minta BNPB dan BPBD di daerah siaga. Kalau bisa harus ada sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan soal bahaya membakar lahan," jelas Husni Thamrin.

"Untuk anggaran pada tahun 2019 ini cukup banyak. Saya lupa angka pastinya, tapi cukup untuk siaga, sosialisasi, dan hal hal yang sifatnya mendadak. Karena itu kita minta tetap siaga," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Dumai menetapkan status siaga darurat bencana kabut asap hingga 31 Mei 2019 mendatang, saat ini kabut asap telah menyelimuti kawasan yang berada di pesisir Provinsi Riau.

Tak hanya di Dumai, titik api juga muncul di Kabupaten Pelalawan. Satu hospot ini terdeteksi berada di Kecamatan Kuala Kampar, Kamis (14/2/2019). ***