JAKARTA, GORIAU.COM - Guna meningkatkan optimalisasi peranan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam bidang hukum di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir (Hilir), Riau. Pemkab Rohil adakan bimbingan teknis (Bintek) yang berlangsung selama dua hari di Jakarta, yang diikuti kurang lebih 25 peserta eselon III di lingkungan Pemkab Rohil.
Hal ini diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Rohil Fatli di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (7/10/2013) saat pelaksaan Bintak berlangsung. Dimana sebut Fatli, diadakanya Bintek ini untuk meningkatkan kinerja SKPD di lingkungan Pemkab Rohil dalam menjalankan tugas dan fungsi (Tufoksi) masing-masing di bidang hukum.
"Bintek ini sendiri dilaksanakan guna meningkatkan optimalisasi peranan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam bidang hukum di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir," ungkapnya.
Fatli juga berharap dengan adanya Bintek ini, para pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Rohil dapat meningkatkan kinerja, adanya perubahan dan perbaikan kinerja lebih baik lagi. Apalagi, tambah Fatli, para narasuber sebagai pemberi materi sangat konpeten di bidang hukum, sehingga apa yang pejabat eselon III ini dapatkan menerapkannya yang di lapangan.
"Tentu harapan kita dengan diadakanya Bintek ini ada perubahan dan perbaikan kinerja para peserta ke arah yang lebih baik. Tapi tetap harus berdasarkan pimpinan SKPD masing-masing," harapnya.
Fatli menyebutkan para peserta Bintek ini berjumlah 25 orang, dan rata-rata adalah eselon III di lingkungan Pemkab Rokan Hilir. Acara ini sendiri rencananya akan diadakan dua hari, Senin dan Selasa. Dimana yang menjadi pembicara di antaranya, Maruaran seorang akademisi dan ahli hukum, Suracmin mantan Hakim Agung di Mahkamah Agung.
Suracmin Dalam materinya dengan tema Penyebab dan Pencegahan Korupsi. Dimana dia memaparkan mekanismen hukum yang berlaku, seperti Undang-undang tentang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dia juga menjelaskan tentang pokok-pokok perbuatan korupsi, dimana seorang pejabat apa pun yang dilakukan harus bisa dipertanggung jawabkan dengan mengelola keuangan daerah, menyalahgunakan kewenangan, Adil, taat pada peraturan perundang-undangan serta Kurangnya keteladanan pemimpin. (amd)