RENGAT, GORIAU.COM - Pengukuran ulang lahan PT Tunggal Perkasa Plantation (TPP) oleh Tim Inventarisasi dan Pemetaan Lahan sudah tuntas. Dan Kamis (3/1/2013) Pemkab Inhu langsung menggelar rapat bersama Bupati Inhu Yopiu Arianto, SE di ruang Rapat Bupati, Pematang Reba. Kesimpulannya, jika memang ada kelebihan lahan yang digarap PT TPP diluar HGU, maka Bupati berhak memutuskan sanksi yang akan dikenakan kepada TPP dan TPP harus membayar kewajiban kepada Pemkab Inhu.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab\Inhu kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa rapat yang dilaksanakan dua Sesi, sesi pertama adalah penyampaian laporan oleh ketua Tim Inventarisasi dan Pemetaan yang disampaikan Oleh Ketua Tim Sekdakab Inhu Drs HR Erisman, Msi Kepada Bupati Inhu, untuk ditelaah dan dipelajari oleh bupati selaku pembina tim.

Sedangkan sesi kedua menggagendakan pemaparan hasil ukur ulang yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi dan Pemetaan yang dilakukan terhadap seluruh lahan PT TPP yang HGU nya berakhir pada 31 Desember 2012 yang lalu.

''Jika memang ditemukan adanya kelebihan lahan yang digarap oleh PT TPP diluar HGU, maka bupati berhak memutuskan sanksi yang akan dikenakan terhadap PT TPP, namun yang pasti adalah tentunya ada kewajiban yang harus dibayar kepada Daerah,'' kata Henri.

Menyangkut permasalahan perpanjangan HGU PT TPP yang tidak diketahui sejauh mana prosesnya, Bupati Inhu mengutus Kepala BPN Kabupaten Inhu Subiakto, SH bersama dengan Asisten I Drs. H. Junaidi Rahmat untuk mempertanyakan masalah ini langkung kepada Menteri Kehutanan (Menhut) di Jakarta. ''Mereka juga dibekali surat dari Pemkab Inhu yang mempertanyakan tentang sejauhmana proses perpanjangan HGU PT TPP tersebut,'' paparnya.

''Jika memang ada perpanjangan apakah akan diberlakukan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 20 Tahun 2007 terkait pembangunan kebun sebanyak 20 persen bagi masyarakat dalam setiap pembangunan kebun oleh perusahaan,''jelasnya. (aun)