
PEKANBARU, GORIAU.COM - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Riau yang sudah menjadi pejabat eselon III keatas ternyata sudah tajir dan mumpuni untuk hidup mewah. Karena itu, Pemprov Riau tidak perlu memberikan berbagai tunjangan atau tunjangan double.
Saat ini para pejabat eselon di Pemprov Riau, selain mendapat tunjangan beban kerja juga mendapat tunjangan kondisi kerja yang nilai bervariasi mulai Rp 10 juta hingga Rp 50 juta perbulan perorang. Nilai itu belum lagi ditambah tunjangan jabatan dan beban kerja yang jika dijumlahkan nilainya bisa puluhan juta perorang.
Karena itu, sudah saatnya Badan Anggaran DPRD Riau menghapuskan berbagai tunjangan yang tak penting, kecuali tunjangan beban kerja yang merupakan dukungan terhadap kinerja yang baik. ''Menurut saya, tunjangan kondisi kerja dan lain-lain dihapus saja pada APBD 2014, terlalu banyak, sementara program pembangunan masih banyak yang terbengkalai,'' ujar anggota DPRD Riau, Ir Noviwaldi Jusman menjawab GoRiau.com, Selasa (24/12/2013) sesaat sebelum pengesahan APBD Riau 2014.
Menurutnya, tunjangan yang banyak tersebut juga tidak memberi kontribusi yang besar terhadap pencapaian kinerja Pemprov Riau. ''Kalau tunjangan beban kerja, saya rasa oke dan tak ada masalah, tapi kalau tunjangan kondisi kerja yang nilainya sampai Rp 500 miliar, sebaiknya tidak ada lagi,'' tambahnya.
Dikatakan, maksud tujuan pemberian tunjangan kerja tersebut untuk mendorong agar para PNS bekerja lebih baik, namun kalau bermewah-mewah tentu tidak baik karena masih banyak pembangunan Riau yang terbengkalai dan masyarakat masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan.***