PEKANBARU, GORIAU.COM - Disaat masyarakat menjerit karena harga sawit semakin merosot dan harga-harga melambung tinggi, namun Pemprov Riau masih tega melakukan aksi-aksi manipulasi terhadap dana hibah yang nilainya mencapai Rp1,49 triliun.

Aksi manipulasi ini diungkapkan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Prov. Riau lewatnya rilisnya yang diterima redaksi, Kamis (25/7/2013).

''Bantuan Hibah Pemerintah provinsi Riau yang anggarkan dalam APBD tahun 2013 dengan total sebesar Rp1,492 triliun syarat dengan manipulasi. Pasalnya puluhan miliar rupiah yang dialokasikan untuk hibah kepada masyarakat diterima oleh organisasi ''Fiktif'','' ujar Triono Hadi, Peneliti Fitra Riau.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Prov Riau telah melakukan perhitungan dan menganalisis penerima hibah mendapati sedikitnya 5,5 persen (Rp31,560,000,000) dari anggaran hibah untuk organisasi masyarakat sebesar Rp569,828,703,000, diberikan kepada organisasi “Fiktif” (tidak jelas keberadaan dan kegiatannya).

''Anggaran Hibah dalam APBD tahun 2013 dianggaran sebesar Rp1,492 Trilun lebih, dengan dibagi beberapa bidang pengalokasiannya. seperti Hibah kepada pemerintah dialokasikan Rp273,93 miliar. Hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 12 kabupaten Kota Rp640.556.110.000,-. Dan sisanya Rp569,828,703,000 diberikan kepada masyarakat baik melalui kelompok masyarakat di lima bidang maupun melalui organisasi masyarakat''.

Nah, dari Rp 569.828.703.000, yang dialokasikan untuk kelompok masyarakat diberbagai bidang maupun untuk organisasasi kemasyarakatan terdapat 5,5 persen atau (Rp31.560.000.000) diberikan kepada organisasi yang diduga fiktif. Bahkan pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau turut mengabulkan dengan mamasukkan kedalam dokumen lampiran APBD Riau 2013.

Adapun alasan FITRA Prov. Riau tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama bahwa dalam lampiran dokumen APBD tahun 2013 yang berisikan tentang penerima Hibah terdapat sekitar 640 penerima tidak dicantumkan alamat secara lengkap dan detail. Padahal beberapa penerima lainnya diberikan alamat secara detail. Penyebutan nama jelas serta alamat lengkap dan detail tersebut adalah perintah Permendagri nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD serta Permendagri tentang pedoman pemberina hibah dan bantuan social yang bersumber dari APBD.

Kedua dalam dokumuen lampiran anggaran Hibah yang berisikan uang rakyat sebesar Rp 1,492 Triliun didapati puluhan penerima hibah dengan nama yang sama serta alamat yang sama di anggarkan secara berualang-ulang. Dengan demikian menunjukkan bahwa tim penyusun anggaran dalam hal Ini pemerintah Provinsi Riau dan pengawas anggaran dalam hal ini DPRD Riau tidak berhati – hati dalam mengelola keuangan Negara.

Ketiga hasil tracking (investigasi) FITRA Riau dibeberapa alamat yang tercantum di dalam dokumen lampiran anggaran Hibah APBD 2013, beberapa organisasi yang dipilih secara acak, sesuai alamat yang di cantumkan dalam lampiran APBD tidak ditemukan aktifitas dan keberadaan secretariat lembaga penerima tersebut.

Dengan demikian bahwa, jelas anggaran hibah dijadikan sebagai salah satu gembong korupsi pada penjahat APBD baik yang berasal dari masyarakat maupun kerjasama antara aparatur pemerintah dengan masyarakat.

Alokasi Menumpuk di Pekanbaru

Anggaran hibah yang dialokasikan dalam APBD selain anggaran Hibah BOS dan Hibah Pemerintah, maka sebagian besar penerima hibah menumpuk di Pekanbaru. Baik itu Hibah Kepada Organisasi masyarakat diberbagai bidang maupun kepada organisasi Kemasyarakat, keagamaan. Dari 569,828,703,000 , sebanyak 63% anggaran hibah diluar BOS dan Hibah Pemerintah berada di Pekanbaru. Sementara daerah / kabupaten lainnya hanya dialokasikan dialokasin antara 1 – 5 persen saja.

Sementara Jika melihat dari unsur kebutuhan bahwa kabupaten-kabupaten di Propinsi Riau jauh lebih membutuhkan dukungan dana yang lebih besar untuk pembangunan yang pada kenyataannya masyarakat banyak masih di bawah garis kemiskinan. Sementara Pekanbaru yang menjadi ibukotanya Propinsi Riau yang jelas-jelas sudah pada taraf kehidupan yang mampu masih di alokasikan anggaran jauh melebihi dari Kabupaten/kota lainnya.

Pengalokasian anggaran hibah menumpuk di Pekanbaru, FITRA Riau menilai bahwa terdapat beberapa kecendrungan kenapa hibah menumpuk di Kota Pekanbaru. Diantaranya bahwa akses masyarakat se Riau atau lembaga yang aktif se riau tidak mendapatkan akses informasi anggaran hibah sehingga banyak lembaga pendidikan non formal (TPA/MDA dan lembaga lainnya tidak mendapatkan alokasi hibah dari pemprov. Meskipun ada sangat sedikit sekali).

Kemungkinan selanjutnya adalah, ini merupakan bentuk manipulasi bagi aparatur maupu anggota DPRD yang mempunyai akses dana hibah pemprov dalam modusnya melakukan korupsi dana APBD. ''memang ini sulit dibuktikan, namun ini sudah menjadi tradisi dalam membobol anggaran hibah,'' ujarnya.

Pemprov dan DPRD Harus Evaluasi Ulang

Dengan kondisi seperti itu, sangat rentan sekali dana triliunan milik rakyat Riau dikoprupsi oleh sebagain orang baik yang berasal dari luar maupun dalam pemerintah. Oleh karena sebelum di cairkan anggaran ini maka Pemprov dan DPRD Riau harus menvaluasi ulang penerima – penerima hibah yang merupakan lembaga fiktif.

Selanjutnya beberapa lembaga tidak layak diberikan dana hibah, juga harus dievaluasi karena melanggar undang-undanga sebagaimana yang FITRA dan KHARKAT Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung. ''Jika HIbah kepada Masyarakat dan Organisasi Mayasarakat tetap di berikan tanpa di evaluasi ulang penerimanya, maka sama halnya Riau akan mengulangi kasus PON Jilid II,'' tambahnya.

Selain itu, FITRA Riau juga meminta kepada Badan Pemeriksa keuangan (BPK) agar lebih serius dalam melakukan audit anggaran yang bersifat bantuan keuangan ini. Kalau dalam bentuk fisik jelas ada barangnya, namun jika bantuan keuangan tentu hanya kwitansi saja yang di audit. Oleh karena sudah jelas bahwa dalam dokumen APBD terdapat manipulasi anggaran Hibah maka BPK tidak lagi beralasan kalau Riau dapat WTP tahun 2013. (rls)