SELATPANJANG - Akibat dari UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penarikan kewenangan kabupaten ke provinsi, ada ratusan honorer di Meranti yang belum jelas nasibnya. Beredar info kalau provinsi hanya akan mengakomodir PNS, sementara tenaga honorer yang bekerja di instansi tersebut belum jelas nasibnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim ketika dikonfirmasi GoRiau mengaku akan membicarakannya dengan pihak provinsi. Menurutnya, sudah menjadi konsekwensi provinsi dalam hal mengakomodir tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di beberapa dinas yang ditarik kewenangannya ke provinsi.

"Ini akan kita coba koordinasikan dengan provinsi, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai," ujar Said Hasyim kepada GoRiau, Rabu (24/2/2016).

Seperti halnya sekolah menengah, tercatat ada sekitar 269 guru honor (kabupaten dan komite) yang belum jelas nasibnya. Menurut Said Hasyim pula, seperti halnya sekolah, tentu membutuhkan banyak guru. Untuk itu diharapkan betul memang provinsi untuk mengakomodir guru-guru yang selama ini honor menjadi tanggungan provinsi.

"Sekolah itu kan membutuhkan guru juga. Sekarang ini hanya status saja, dari kabupaten ke provinsi. Sudah konsekwensi provinsi kalau ini ditarik nantinya," ujar Said Hasyim pula. ***