PEKANBARU - Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Syahril Abubakar angkat bicara terkait adanya penolakan sejumlah pihak terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Senin (4/10/2021).

Kepada GoRiau.com, Syahril mengatakan, dirinya saat ini menjabat sebagai orang yang diamanahkan memimpin LAMR dan tentunya dia harus menjalankan tugas-tugas organisasi sebagai yang sudah diatur.

"Saya bertanggungjawab dalam pelaksanaan Musdalub kemarin, dan ini akan saya laporkan di mubes nanti. Jangankan di dunia, di akhirat pun saya siap pertanggungjawabkan ini," katanya, Selasa (5/10/2021).

LAMR Kota Pekanbaru, ujar Syahril, terjadi kekosongan karena Ketua DPH, Yose Saputra bermasalah dan kemudian mengundurkan diri. Sesuai mekanisme ditunjuk Plt Ketua DPH untuk menjalankan fungsi organsiasi selama 6 bulan.

Dan jadwal Musdalub sendiri bukan tiba-tiba muncul, namun itu sudah menjadi kesepakatan semua pihak. Dan Musdalub ini terbuka bagi sesiapa saja yang siap mengabdi untuk Melayu.

"Musdalub itu terbuka, silahkan mendaftar, kalau orang sudah diputuskan dalam Musda, ya dihormati keputusannya. Kalau mau jadi ketua, tentu harus mendaftar, mana bisa jadi ketua tanpa mendaftar," tambahnya.

Dia juga menegaskan, selama proses Musdalub berlangsung dia tidak pernah melakukan intervensi kepada peserta Musdalub, apalagi sampai menitip-nitip orang untuk dijadikan sebagai ketua.

"Jadi saya harap, hormatilah hasil Musdalub, ini hasil musyawarah bukan hasil keinginan Syahril. Dalam rekaman pidato bisa dilihat, saya tak pernah intervensi, tak ada titip menitip orang," terangnya.

Terkait ketatnya penjagaan di Balai Adat LAMR saat pelaksanaan Musdalub, Syahril menyebut itu merupakan upaya dari aparat keamanan dalam menjaga Kambitmas di tengah masyarakat, sehingga potensi bentrok bisa diantisipasi.

"Harusnya kan kita membantu aparat, bukan malah menambah kerja mereka. Dan masyarakat Melayu itu musyawarah, tidak mengenal yang namanya demonstrasi," ulasnya.

Syahril mempersilahkan kepada sesiapa saja orang Melayu yang ingin berkontribusi untuk lembaga adat agar bisa mengajukan diri sebagai pengurus LAMR Kota Pekanbaru.

"Kalau memang mau berbuat untuk Melayu ya silahkan gabung. Ini kan masalah pengabdian, masa orang mengabdi kita tolak, tapi kan harus tahu aturan main, karena orang yang suka-suka itu kan payah diatur," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru periode 2017-2022, Datuk Said Usman Abdullah menyayangkan sikap Ketua DPH LAMR yang menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) LAMR Kota Pekanbaru.

Adapun Musdalub yang diselenggarakan, Senin, (4/10/2021), menunjuk Datuk Dr Rizaldi Putra sebagai Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH). Sementara untuk Ketua Majlis Kerapatan Adat (MKA) adalah Datuk Dr Muhammad Syarullah.

"Kita sangat menyayangkan penyelenggaraan Musdalub ini, dan yang hadir juga entah LAMR Kecamatan dari mana. Ini seperti ada kepentingan kelompok tertentu, ada apa LAMR Provinsi ini?" katanya, Selasa (5/10/2021).

Apa yang dilakukan oleh LAMR dibawah komando Syahril Abubakar, menurut Said Usman adalah sesuatu yang aneh bin lucu. Dia lantas mempertanyakan apa rencana yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Syahril.

"Mau dibawa kemana LAM Riau sama Syahril Abubakar cs ini, ini warning buat semua LAMR yang ada di kabupaten kota. Orang-orang seperti mereka ini tidak boleh lama-lama, kita jangan mau diobok-obok," tuturnya. ***