TELUKKUANTAN - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau harus mengambil contoh ke Kota Surabaya dalam pengangkatan tenaga honorer. Sebab, Pemko Surabaya lebih tertib dalam pengangkatan honorer.

"Di sana, untuk gaji honorer dialokasikan dalam program dan kegiatan. Bukan pada pos tersendiri seperti yang dirancang Pemkab Kuansing," ujar Ketua Komisi A DPRD Kuansing usai kunjungan ke Disdik Kota Surabaya, Kamis (5/10/2017).

Kehadiran rombongan Komisi A DPRD Kuansing yang dipimpin Musliadi bersama anggotanya disambut langsung Kepala Disdik Surabaya, Ikhsan.

"Agenda kita adalah menghimpun informasi tentang tata kelola pengangkatan honorer, terutama guru dan tenaga administrasi pendidikan," ujar Musliadi.

Persoalan tenaga honorer di Kuansing hingga saat ini belum jelas, sejak Pemerintahan Mursini - Halim merumahkan 2.949 orang pada Januari 2017. Dalam perjalanan, Pemkab Kuansing memasukkan anggaran gaji ke setiap OPD.

"Maka dari itu, sangat perlu memperdalam pengetahuan tentang gaji honorer ini," ujar Musliadi didampingi Wakil Ketua II  DPRD Kuansing, Alhamra, Wakil Ketua Komisi A, Weri Naldi, Sekretaris Komisi A, Maruli Tamba dan anggota Komisi A masing-masing Andhy Manzhauri, Solehuddin, Fitri Pita, Edrizal Is, Mutiara dan Masfar Mahmur dan Sekretaris DPRD Kuansing, Mastur.

Dikatakan Musliadi, jika diposkan tersendiri dan bukan dalam kegiatan, dewan khawatir akan menjadi temuan nantinya baik oleh BPK maupun penegak hukum.

"Kalau tidak dewan belum tentu mau menyetujuinya karena hasil studi banding di beberapa daerah terutama untuk  menambah jumlah tenaga honorer memang demikian," ujar Musliadi.***