TELUKKUANTAN – Nova, warga Desa Talontam, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tak kuasa menahan air mata. Ia terharu saat menerima sertifikat tanah gratis tanpa status terhutang.

Sertifikat tanah ini diantar langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kuansing Jafrinaldi, Jumat (15/12/2023) ke rumah Nova.

"Terima kasih, Pak. Sudah membebaskan dari utang. Alhamdulillah, tak disangka-sangka ada orang menolong. Kalau tidak, saya akan terhutang terus," ujar Nova menangis haru.

Nova adalah salah satu peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di Kuansing, Nova merupakan warga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Bupati, yang sudah membebaskan kami dari utang sertipikat tanah ini," ujar Nova yang tak henti bersyukur.

Rasa syukur juga disampaikan oleh tetangga Nova, Azis. Ia juga menerima sertipikat tanah tanpa cap terhutang.

"Alhamdulillah, saya tak menyangka akan mendapat sertipikat gratis dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan lagi. Tak ada cap terhutang," ujar Azis seraya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

Baik Nova maupun Azis, mengaku akan memanfaatkan sertipikat tanah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan status lunas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tentunya sertipikat tanah bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan.

GoRiau Nova menangis terharu menerima
Nova menangis terharu menerima sertipikat tanah setelah tunggakan BPHTB dihapus. (foto: dok bapenda untuk goriau.com)

Kebijakan tidak dikenakannya biaya pajak BPHTB akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kuansing yang masuk kategori miskin. Hal itu seiring dengan berlakunya Peraturan Bupati (Perbup) Kuansing nomor 35 tahun 2023 tentang tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan sanksi administratif pajak.

Menurut Jafrinaldi, Kepala Bapenda Kuansing, terbitnya Perbup nomor 35 tahun 2023 menjadi pedoman dalam penetapan keringanan, pengurangan dan pembebasan sanksi administratif pajak. Tujuannya untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan pajak.

"Ada 24 ribu warga Kuansing yang masuk program PTSL dan hanya sekitar 2.000 orang yang lunas. Sisanya menerima sertipikat tanah dengan status terhutang," ujar Jafrinaldi.

Dikatakan Jafrinaldi, kebijakan ini sejalan dengan usaha meningkatkan penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

"Kemampuan wajib pajak membayar pajak atau kondisi tertentu objek pajak menjadi pertimbangan bupati untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan sanksi administrasi pajak," kata Jafrinaldi.

Masyarakat yang saat ini masih status terhutang, lanjut Jafrinaldi, dipersilahkan untuk mengurus pembebasan pajak BPHTB. Sebab, sasaran kebijakan ini adalah wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak PBB-P2 dan BPHTB.

"Kebijakan ini untuk seluruh masyarakat Kuansing. Bagi yang mampu akan mendapat keringanan dan bagi yang kurang mampu dibebaskan dari tunggakan pajak PBB-P2 dan BPHTB," tutup Jafrinaldi.***