
PEKANBARU – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Jhonny Andrean. Mantan tenaga harian lepas yang juga eks ajudan Sekretaris Dewan Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung ini terbukti bersalah melakukan perintangan penyidikan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (9/6/2026).
Hakim Ketua, Jonson Parancis menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal II ayat (8) Lampiran I angka 18 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jhonny Andrean dengan pidana penjara selama tiga tahun," ujar hakim.
Selain hukuman kurungan, terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp100 juta. Apabila denda tersebut tidak dilunasi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda miliknya akan disita oleh negara untuk menutupi kekurangan tersebut.
"Jika harta benda tidak mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 50 hari," kata hakim menambahkan.
Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim memaparkan bahwa tindakan terdakwa terbukti nyata menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Jhonny Andrean diketahui memindahkan sepeda motor ke area yang tidak biasa serta sempat tidak mengakui kepemilikan kendaraan roda dua tersebut saat aparat melakukan penggeledahan.
Langkah itu diambil untuk menyembunyikan sejumlah barang bukti penting. Di dalam bagasi motor tersebut, tim penegak hukum berhasil menemukan 38 stempel yang diduga kuat palsu atau tiruan beserta uang tunai senilai Rp49,9 juta.
Fakta perbuatan ini dinilai telah teruji lewat jalinan keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta diperkuat oleh alat bukti sah selama persidangan. Atas dasar itu, seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh kubu terdakwa resmi ditolak.
“Tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa, sehingga pembelaan dikesampingkan,” kata hakim menegaskan.
Menanggapi putusan tersebut, Jhonny Andrean menyatakan masih mengambil sikap pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum lanjutan. Langkah serupa juga diambil oleh Jaksa Penuntut Umum, Yuliana Sari mengingat vonis ini lebih ringan dari tuntutan awal JPU yang meminta hukuman empat tahun penjara.
Aksi perintangan ini bermula saat Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pekanbaru menggelar penggeledahan, Jumat (12/12/2025). Operasi tersebut menyasar dugaan korupsi kegiatan perjalanan dinas pegawai, tenaga harian lepas, serta dana makan minum di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2024.
Saat penggeledahan berlangsung, penyidik mengendus keberadaan cap stempel dari berbagai organisasi perangkat daerah luar wilayah yang diduga kuat dipakai untuk memanipulasi surat pertanggungjawaban fiktif. Terdakwa yang panik kemudian menggeser posisi motornya ke arah pos keamanan dan sempat mengelak saat diinterogasi petugas sebelum akhirnya seluruh barang bukti tersebut dibongkar. ***