PEKANBARU - Semasa hidupnya, almarhum Prof Mahdini yang merupakan mantan Ketua MUI Riau periode 2009-2014 dan guru besar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau ini memiliki keinginan untuk membangun sebuah Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidz. Yang rencananya Ponpes tersebut akan dibangun di atas sebidang tanah miliknya yang berada di Jalan Sentosa Pekanbaru.

Sayangnya, niat baik almarhum Prof Mahdini ini belum terlaksana hingga akhir hayatnya karena tanah miliknya yang akan menjadi tempat pembangunan Ponpes Tahfidz itu diserobot oleh oknum.

Di mana, aksi penyerobotan tanah seluas 5.000 meter persegi tersebut telah terjadi sejak tahun 2012 lalu. Ketika itu, pihak Prof Mahdini tidak mau menempuh jalur hukum karena lebih memilih jalan damai saja dengan berbicara baik-baik saja dengan perangkat desa dan oknum tersebut.

"Waktu itu anak kami menanam pinang di sana, namun tiba-tiba saja tanaman tersebut dicabuti oleh oknum yang mempermasalahkan. Padahal kami sudah membeli tanah tersebut selama bertahun-tahun. Bahkan, petani, masyarakat dan perangkat desa di sana tahu kalau itu tanah milik kami," kata istri almarhum Prof Mahdini, Hefni Yulia didampingi kuasa hukumnya, Heriyanto di Pekanbaru, Jumat (16/8/2019).

Ads
Hingga suatu ketika di awal tahun 2013, Prof Mahdini jatuh sakit. Masalah penyerobotan tanah ini pun kemudian didiamkan sejenak.

"Suami saya (Prof Mahdini, red) sampai sakit waktu itu, kepikiran tanahnya. Namun sewaktu kami sebut masalah tanah, beliau bilang jangan lagi nanti Abah sakit sambil memegang jantung. Makanya kami tidak pernah membahas masalah ini hingga akhir hayatnya," ceritanya.

Selepas Prof Mahdini meninggal dunia, pihak keluarga pun menguatkan tekadnya untuk mewujudkan cita-cita orang yang mereka sayangi tersebut untuk mendirikan Ponpes Tahfidz di tanah tersebut.

"Itu cita-cita beliau, karena beliau suka melihat anak-anak yang pandai membaca Al-quran. Maka dari itu, kami akan menempuh jalur hukum untuk mencari kejelasan atas kepemilikan tanah tersebut. Biar hukum yang menentukan. Kami memperjuangkan tanah ini untuk kepentingan pendidikan dan syiar agama islam, bukan bisnis. Jadi semoga saja oknum-oknum yang menyerobot tanah ini diberi hidayah oleh Allah," harapnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Keluarga Prof Mahdini, Heriyanto menjelaskan, bahwa ternyata oknum yang menyerobot tanah keluarga Prof Mahdini tersebut juga menyerobot tanah milik tiga orang lainnya.

"Satu orang oknum ini menguasai tanah milik empat orang, termasuk tanah keluarga Prof Mahdini seluas 2.515 meter persegi dan 3.220 meter persegi," ungkapnya.

Kata Heri, pihak yang menyerobot tanah tersebut juga tidak pernah menunjukkan secara jelas surat kepemilikan tanah mereka. "Mereka yang pegang surat lalu ditunjukkan sekilas saja. Tertulisnya hanya surat pernyataan, kami menduga itu hanya surat dasar. Itu pun luasnya hanya 3.000 meter persegi, tapi yang mereka kuasai itu hampir satu hektare lebih," sebut Heri.

Yang lebih disesalkan lagi, lanjut Heriyanto, oknum tersebut telah membangun tiga ruko permanen di tanah tersebut. Di dekatnya juga dipasang plang yang bertuliskan akan dibangun perumahan. Padahal belum ada kepastian hukum tanah itu milik siapa.

"Kami sempat hendak mengadakan pertemuan bersama perangkat desa dan saksi juga, tapi pertemuan itu justru terjadi tindakan yang mengarah ke premanisme kekerasan. Pihak dari oknum tersebut membawa senjata tajam mengancam. Sehingga mau tidak mau akhirnya pertemuan dan pengecekan itu batal dilaksanakan," ungkapnya.

Saat ini, pihak Kuasa Hukum Keluarga Prof Mahdini sendiri tengah melakukan kajian hukum apakah masalah ini nanti akan diproses ke hukum pidana ataupun perdata.

"Saksi sejarah sudah kita kumpulkan. Kami kaji untuk mengambil tindakan pindana atau pun perdata terhadap masalah ini. Namun, kita tetap mengupayakan untuk pertimbangan mediasi dulu. Pada dasarnya pihak keluarga akan memperjuangkan hal tersebut di mata hukum. Apa bila itu terbukti bukan hak, mereka akan melepaskan," tuturnya. ***