RENGAT, GORIAU.COM - Masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tak diperbolehkan memilih Gibernur dan Wakil Gubernur yang baru pada Pilgubri 2013, September mendatang.

''Sebagamana diatur dalam UU, yang berhak memilih adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di dalam Wilayah Indonesia. Namun untuk mendapatkan hak pilihnya tersebut pemilih juga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan didalam UU, jika yang bersangkutan belum memiliki NIK maka yang bersangkutan belum dapat didaftarkan sebagai pemilih, dan tidak akan didaftar sebagai pemilih,'' tegas Komisioner KPU Inhu Hendri A Saleh.

Sementara itu bagi pemilih yang telah memiliki NIK yang berasal dari luar Kabupaten Inhu dan mau menggunakan hak pilihnya di Inhu, yang bersangkutan harus membawa surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang menyatakan bahwa dirinya telah berdomisili didaerah tersebut minimal 6 (enam) bulan, serta membawa surat pindah dari daerah asalnya, serta mendaftarkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil (Disdukcapil) Inhu.

''Jika ditemukan hal seperti ini petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) wajib mengklarifikasi hal tersebut ke Disdukcapil untuk menanyakan apakah yang bersangkutan sudah mendaftarkan dirinya atau tidak, jika tidak maka yang bersangkutan belum dapat didaftar sebagai Pemilih,'' tegasnya.

Sementara itu, Watno, Sekretaris KPUD Inhu mengatakan, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terdiri dari 194 Desa/Kelurahan dengan masing-masing 3 orang anggota PPS, untuk Pemilu sesuat dengat surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah ditetapkan sebanyak 1.048 Petugas Pantarlih (Panitia Pendaftran Pemilih), dimana mereka juga akan dimasukan sebagai anggota PPS.

Tujuannya adalah sebagai Petugas Pantarlih tentu mereka yang lebih mengetahui siapa yang terdaftar sebagai pemilih dan siapa yang tidak, tukasnya. (aun)