TELUKKUANTAN – Peraturan perundang-undangan mengamanatkan belanja modal minimal 25 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Angka tersebut dinilai ideal, karena baru bisa memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah.

Untuk Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, APBD yang diajukan sebesar Rp1,225 triliun. Jika merujuk angka ideal, seharunya belanja modal sebesar Rp300 miliar lebih. Kenyataannya, belanja modal hanya Rp139 miliar atau 11,3 persen.

Menanggapi hal ini, Samsir Alam, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menyatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah berupaya ke arah pemenuhan belanja modal yang ideal.

"Namun, tugas-tugas mandatori yang harus dipenuhi termasuk biaya gaji PPPK, tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang harus disediakan pada tahun 2023, yang tahun sebelumnya tidak ada," ujar Samsir Alam kepada GoRiau.com, Jumat (4/11/2022) di Telukkuantan.

Karena kondisi ini, anggaran operasi menjadi Rp821 miliar atau 67 persen. Sedangkan belanja tak terduga dialokasikan sebesar Rp6,7 miliar atau 0,5 persen. Kemudian, belanja transfer sebesar Rp258 miliar atau 21 persen.***