PEKANBARU – Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mendesak Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk tidak hanya fokus membagikan sembako kepada korban banjir, tetapi juga mengevaluasi tata ruang serta izin korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit yang diduga menjadi penyebab utama deforestasi.

"Cukup dinas terkait yang menyalurkan bantuan sembako. Gubernur seharusnya fokus pada evaluasi izin perusahaan yang merusak hutan dan memperparah banjir," ujar Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setiyo, Selasa (4/3/2025).

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat, sejak 1 Januari hingga 4 Maret 2025, telah terjadi 43 kejadian banjir di lima kabupaten: Kampar, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Pelalawan. Banjir ini melanda 18 kecamatan dan 39 desa atau 4 kelurahan, dengan total 7.000 kepala keluarga (KK) terdampak. Selain itu, bencana ini juga merusak 4 fasilitas kesehatan, 5 fasilitas pendidikan, 2 tempat ibadah, 19 fasilitas umum, jalan sepanjang 7,8 km, serta menyebabkan 8.355 hektare kebun dan 615 ekor ternak terdampak.

Gubernur Riau Abdul Wahid langsung mengunjungi lokasi terdampak, salah satunya di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, pada 3 Maret 2025. Ia memberikan bantuan sembako kepada warga dan mengusulkan pembangunan bendungan sebagai solusi jangka panjang.

"Kami akan berdiskusi dengan Bupati Kampar, PLN, dan Pemerintah Pusat agar banjir seperti ini tidak terulang kembali. Menurut saya, perlu pembangunan bendungan lagi," ujar Abdul Wahid.

Namun, Jikalahari menilai pernyataan tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan. Okto Yugo Setiyo menegaskan bahwa pembukaan pintu PLTA Koto Panjang bukan satu-satunya penyebab banjir, sebab banjir juga terjadi di Rokan Hulu, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi, yang tidak berhubungan dengan Sungai Kampar.

Hasil analisis Jikalahari menunjukkan bahwa selain curah hujan, banjir yang terjadi di Riau juga disebabkan oleh deforestasi di sepanjang sungai besar, seperti Sungai Kampar, Rokan, dan Indragiri. Lahan yang dulunya hutan alam kini berubah menjadi perkebunan sawit dan HTI.

"Jika Abdul Wahid ingin menyelesaikan persoalan banjir, ia harus berani merekomendasikan evaluasi hingga pencabutan izin perusahaan sawit dan HTI di sepanjang sungai ini, terutama yang tidak memiliki sistem pengelolaan lahan yang ramah lingkungan," kata Okto.

Di Rokan Hulu, banjir merendam 20 desa dan memutus akses Jembatan Horas yang menghubungkan Jalan Poros Kelurahan Kota Lama. Sementara di Kampar, sebanyak 18 desa terdampak banjir. Dari total 38 desa terdampak banjir tersebut, Jikalahari menemukan bahwa ada 27 perusahaan sawit dan 2 perusahaan HTI yang beroperasi di sekitar lokasi banjir. Berdasarkan data deforestasi 2000-2024, sekitar 81% atau 28.176 hektare hutan alam di area tersebut telah mengalami deforestasi akibat aktivitas perusahaan.

Jikalahari merekomendasikan kepada Gubernur Riau Abdul Wahid untuk segera melakukan review terhadap izin Pengelolaan Hutan Produksi Berkelanjutan (PBPH) HTI dan perkebunan sawit di sepanjang Sungai Kampar, Rokan, dan Indragiri. Selain itu, pemulihan kawasan hutan di area terdampak juga harus menjadi prioritas utama.

"Deforestasi di sepanjang sungai ini menjadi akar masalah banjir. Jika izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan tidak dievaluasi, bencana ini akan terus berulang," pungkas Okto.