PEKANBARU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau resmi melimpahkan penanganan dugaan korupsi dana bimbingan teknis (Bimtek) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rokan Hilir (Rohil) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil. Kasus ini diduga melibatkan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Rohil, Hari Dharma Putra.

"Sudah ada surat dari Kejati Riau yang menerangkan bahwa penanganan kasus ini diserahkan ke Kejari Rohil," ungkap Kasipenkum Kejati Riau, Zikrullah, SH, MH, Rabu (5/3/2025).

Dugaan korupsi ini mencuat dari laporan media yang menyebut adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Bimtek dan SPPD fiktif pada tahun anggaran 2022. Perkara ini kini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru.

Namun, dalam proses hukum yang berjalan, hanya dua terdakwa yang dituntut, yakni Sekretaris BPBD Rohil, Edo Rendra, dan Bendahara BPBD, Syamsinar. Keduanya diadili atas dugaan kerugian negara sebesar Rp229 juta, meskipun dana tersebut telah dikembalikan.

Kuasa Hukum Pertanyakan Peran Kalaksa BPBD

Kuasa hukum Edo Rendra, Jhony Saputra, SH, mempertanyakan alasan Kejari Rohil yang tidak menetapkan Kalaksa BPBD Rohil, Hari Dharma Putra, sebagai tersangka. Menurutnya, kliennya hanya menjalankan perintah, sementara Hari Dharma diduga mengetahui dan turut berperan dalam aliran dana tersebut.

Keanehan ini juga sempat disinggung oleh majelis hakim di persidangan. Hakim menyatakan bahwa seharusnya Hari Dharma juga ikut ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ini.

Menanggapi hal ini, Jhony Saputra dan timnya mengajukan pengaduan ke Kejati Riau. Mereka menuding adanya tindakan tebang pilih dalam penanganan kasus ini oleh Kejari Rohil.

"Kami ingin adanya keadilan hukum dalam kasus ini, agar dampaknya tidak hanya dirasakan oleh klien kami," ujar Jhony Saputra.

Kejari Rohil Sudah Ekspose Kasus ke Kejati

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Rohil, Misael Arsya Tambunan, SH, MH, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan ekspose kasus ini di Kejati Riau. Namun, ia enggan mengungkap hasil dari ekspose tersebut.

Terpisah, Jhony Saputra mengapresiasi langkah Kejati Riau dalam merespons laporan mereka. Ia berharap Kejari Rohil benar-benar menerapkan prinsip kesetaraan hukum, di mana setiap pihak yang diduga terlibat harus diproses tanpa pandang bulu.

"Bukti-bukti yang ada sudah cukup kuat, bahkan telah disinggung dalam persidangan. Kami berharap prinsip keadilan benar-benar ditegakkan," tegasnya.

Kasus ini masih terus bergulir, dan publik menantikan bagaimana Kejari Rohil akan menyikapi desakan agar seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini diproses hukum tanpa pengecualian.