
SELATPANJANG - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti targetkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 naik Rp.100 juta dari tahun kemarin.
Seiring dengan naiknya target Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 sebesar Rp2,6 miliar, sudah mencetak hampir 50.000 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti, Ery Suhairi SSos, didampingi Kepala Bidang PBB, Erry Yoserizal mengatakan SPPT PBB sudah dicetak massal sejak 2 Januari lalu sebanyak 49.619 lembar.
"Target kita naik Rp100 juta dari tahun lalu. Dari Rp.2,5 miliar menjadi Rp.2,6 miliar. Sedangkan SPPT yang akan ditagih tahun ini sebesar Rp3.470.570.903 dari sembilan kecamatan," ungkap Eri Suhairi, Senin (25/2/2019).
Sementara itu Kepala Bidang PBB, Erry Yoserizal mengatakan sejauh ini pihaknya mengalami beberapa kendala yang menyebabkan target PAD PBB sejauh ini tak capai target.
Salah satunya lantaran alamat Wajib Pajak (WP) tak singkron dengan pemekaran wilayah yang terjadi di Kepulauan Meranti sehingga data yang ada di BPPRD berbeda.
Erry menyebutkan persoalan yang menyebabkan tidak tercapainya target PBB adalah kesalahan dan tidak singkronnya data dari warisan Kantor Pajak Pratama Bengkalis.
"Kita sudah memakai data ini dari tahun 2014. Memang banyak data yang tidak singkron, karena masalah ini wajib pajak tidak mau membayar. Kalau tahun lalu target Rp2,5 miliar yang terealisasi hanya Rp1,9 miliar. Memang ini seperti benang kusut yang harus diurai pelan-pelan, tapi mereka berselindung dibalik itu, kesadaran ini yang perlu kita tingkatkan," ungkap Erry.
Untuk mengantisipasi hal itu, BPPRD mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) yang nantinya akan divalidasi oleh kepala desa.
"Perbaikan data terus kita lakukan, jadi nanti tidak ada alasan mereka tidak bayar," ungkapnya. ***