SELATPANJANG - Belasan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan operator mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (8/12/2016). Mereka ingin mempertanyakan kepastian dana operasional paska terkena dampak rasionalisasi.

Menurut beberapa pendamping PKH, sampai Kamis itu mereka baru dibayar 2 bulan Januari dan Februari atau di APBD Murni 2016. Mereka pun belum mengetahui berapa bulan lagi bantuan operasional itu akan dibayar. Mereka mengerti akan rasionalisasi anggaran, namun belum jelas berapa yang akan diterima.

Baca Juga: Kecewa dengan Disosnaker, Pendamping PKH Meranti Ngadu ke DPRD

Untuk mempertanyakan itulah, belasan PKH datang dan bertemu langsung dengan Plt Sekdakab Yulian Norwis. Terlihat hadir Kadis Sosial Drs H Izhar dan Kabid Sosial Mahadi.

Baca Juga: Mobil Rombongan Penerima PKH Rupat Utara Terjun ke Parit, 1 Tewas

Pertemuan di ruangan Yulian Norwis berlangsung hingga tengah hari.

Usai pertemuan, Yulian Norwis mengatakan, hasil kesepakatan bantuan operasional pendamping PKH ini akan dibayar 4 bulan. Dimana, 2 bulan sudah dibayar pada APBD murni, sementara sisanya dibayar pada APBD perubahan, atau Bulan Desember 2016.

"Tadi sudah disepakati akan dibantu 4 bulan tahun 2016, dan mereka bisa menerima. Ini hanya miskomunikasi antara pendamping dan dinas. Kedepan pendamping PKH ini menjadi perhatian khusus," kata Yulian Norwis.

Sebelumnya, Kadis Sosial Izhar mengatakan bantuan transportasi untuk 41 orang tenaga pendamping PKH bukan bersifat wajib. Ketika keuangan daerah tidak memungkinkan, maka bisa saja dirasionalisasi.

"Kondisi keuangan kita cuma segitu tidak bisa dipaksakan," ujar Izhar.

Menanggapi hasil pertemuan ini, Mahfuddin salah seorang tenaga pendamping PKH mengaku bisa menerima walau hanya dibayar 4 bulan. Namun, Ia juga menyesalkan selama ini komunikasi antara tenaga pendamping PKH dengan Dinas Sosial tidak berjalan dengan baik.

Ini menyebabkan anggaran pendamping PKH yang hanya ratusan juga tidak dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2016.

"Kami merasa komunikasi dengan dinas kurang efektif," kata Mahfuddin.

"Secara pribadi saya tidak menyesalkan kondisi ini. Kita bertoleransi karena memang keuangan daerah sedang memprihatinkan. Tahun ini mengalah, tapi tahun depan kita tidak ingin kecolongan," ujar Mahfuddin pula. *** #Semua Berita Kep Meranti, Klik di Sini