SIAK SRI INDRAPURA - Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat nampaknya terjadi di setiap daerah. Tak ketinggalan pula Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Namun orang nomor 1 di Kabupaten Siak ini berani melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Pemimpin Negeri Matahari Timur ini tak tenang ketika mengetahui banyak siswa SMA di Perawang yang tidak diterima di sekolah tempat ia mendaftar, dan itu mayoritas anak tempatan. Sehingga, Syamsuar tak ingin berlama-lama di PT Pelindo 1 Pekanbaru cabang Perawang, Jumat (7/7/2017) pagi. Ia langsung menuju kantor Kecamatan Tualang untuk mendengar langsung permasalahan tersebut dari warga serta pihak sekolah.

Setibanya di kantor Kecamatan Tualang, ternyata sudah ada perwakilan SMA sederajat yang sedang rapat membahas soal PPDB ini dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Semua langsung dikumpulkan Syamsuar untuk menceritakan lebih detail soal PPDB SMA sederajat yang dikeluhkan masyarakat.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Suprapto pada kesempatan itu menjelaskan secara rinci situasi PPDB tingkat SMA di Kecamatan Tualang. Masing-masing sekolah tak dapat menerima siswa diluar kuota yang telah ditetapkan oleh Provinsi Riau melalui peraturan Gubernur. Sehingga banyak masyarakat tempatan yang tidak diterima meski anak lingkungan.

"Saya sudah coba telepon berkali-kali Kepala Dinas Pendidikan Provinsi itu, tetapi tidak diangkatnya. Kabupaten sendiri sebenarnya mampu menyelesaikan ini, tapi sekarang kewenangan SMA dan SMK ini malah ditarik ke Provinsi. Anak-anak tidak boleh sampai tak sekolah atau menganggur dulu setahun, tambah saja rombelnya. Pokoknya anak-anak harus tetap bersekolah, khususnya anak-anak tempatan itu, kuota untuk anak luar daerah hilangkan saja. Dahulukan anak-anak lingkungan," tegas Syamsuar.

Satu persatu keluhan dari wali murid dan pihak sekolah masuk kepadanya soal PPDB ini yang terjadi setiap tahunnya. Bahkan anak-anak dan orangtuanya dirundung kegalauan karena menunggu informasi penambahan kuota dari pihak Disdik Provinsi Riau.

"Makanya, kalau saya jadi Gubernur Riau, saya rubah aturan itu lagi. Anak-anak mau sekolah saja kok dipersulit masuknya. Malah memikirkan jatah untuk anak luar daerah. Udah syukur anak tempatan ini mau belajar di Siak ini, tak usah lagi memikirkan jatah anak luar atau anak guru. Karena belum tentu juga semua guru anaknya masuk SMA," kata Syamsuar lagi.

Selama proses PPDB berlangsung, Syamsuar ingatkan para guru agar tidak melakukan pungli dalam bentuk apapun. Karena di Siak ini sudah mulai banyak saber pungli berkeliaran untuk menangkap pelaku pungli di bidang Pendidikan serta Instansi Pemerintahan.

"Pakai jalur yang normal saja, terima siswa dengan transparant tanpa ada pungutan-pungutan diluar yang wajib seperti untuk menjahit pakaian. Dan itu pun harus disesuai dengan harga sebenarnya. Jangan pula dijadikan ajang bisnis, ekonomi masyarakat sudah bertambah sulit, jadi jangan dipersulit," imbuhnya lagi sebelum melakukan Salat Jumat. ***