JAKARTA, GORIAU.COM - Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana mengatakan, krisis listrik di Riau merupakana kesalahan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sendiri. PLN tidak mampu mengatur dengan tepat penyelesaian pembangkit-pembangkit sesuai target untuk beroperasi. PLN dinilai juga tidak mampu memaksa kontraktor mempercepat pembangunan.

''Persoalan krisis listrik yang berdampak pemadaman listrik, terjadi karena PLN sendiri tidak bisa mengatur dengan tepat penyelesaian pembangunan pembangkit-pembangkir sesuai dengan target untuk beroperasi. Ditambah lagi, pembangkit-pembangkit lama sudah mengalami kerusakan, di tengah tambah daya dan penyambungan listrik terus mengalami peningkatan,'' ujar Sutan Bhatoegana, Selasa (1/10/2013).

''Masyarakat itu tidak mau tahu PLN itu kekurangan pasokan atau apa, proyeknya telat, atau ada pembangkinya ada yang rusak. Juga Masyarakat itu tidak mau tahu PLN itu mau rugi atau untung, itu urusan PLN. Rakyat mau tahu bahwa mereka dilayani baik, listrik menyala," tambahnya.

Sutan tegaskan pula, bahwa mengenai krisis listrik di Riau sudah dibahas bersama komisi VII bersama PLN saat membahas krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut). Langkah-langkah kebijakan solutif pun sudah disepakati saat itu. Yakni meminta PLN untuk segera mengatasi krisis listrik dengan cara menambah genset.

Saat itu, tegas dia, menambah genset-genset menjadi solusi jangka pendek untuk bisa mengatasi krisis listrik yang sudah membuat masyarakat gerah kejadian pemadaman yang terus terjadi.

Selain itu, Politisi Demokrat ini meminta PLN melakukan strategi sigap untuk mengantisipasi terjadinya krisis listrik lagi di masa-masa mendatang. Karena itu, PLN harus ada siasat setiap pembangkit-pembangkit listrik PLN di seluruh wilayah di Indonesia menyiapkan cadangan energi yang dihasilkan dari genset.

"Makanya setiap pembangkit harus ada cadangan genset. Seperti di Sumut, misalnya, dibutuhkan 180 MW di Sumut, untuk itu harus ada 100 MW standby," ujar Sutan. ***