JAKARTA – Khariq Anhar, mahasiswa Universitas Riau (UNRI) dan mantan Presiden Nasional Ikatan BEM Pertanian Indonesia (IBEMPI) 2024-2025, kini mendekam di Rutan Salemba. Ia menjalani proses hukum atas dua kasus sekaligus: Pasal 32 UU ITE tentang Berita Bohong dan Pasal 160 KUHP tentang Provokasi. Dalam sebuah pesan tertulis yang dikirimkan kepada media, Khariq menduga kuat bahwa penangkapannya adalah bentuk "bounty" atau target untuk membungkamnya akibat aktivitas kritiknya di media sosial.

Kronologi penangkapan bermula pada 29 Agustus 2025 pukul 08.00 WIB di Bandara Soekarno-Hatta. Saat hendak menuju Pekanbaru, Khariq mengaku ditangkap paksa dengan kekerasan oleh pihak Siber Polda Metro Jaya.

"Saya tidak mengetahui kenapa saya ditangkap sampai sore hari ketika lawyer saya baru bisa datang," tulisnya yang dikirimkan kepada GoRiau.com.

Barang-barang pribadinya disita paksa. Ia baru mengetahui dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka sehari setelah laporan polisi dilayangkan pada 27 Agustus 2025 oleh Baringin Jaya Tobing, seorang pengacara Posbakum Polda. Penetapan tersangka, menurut Khariq, dilakukan tanpa pemeriksaan saksi atau calon tersangka terlebih dahulu.

Kasus pertama menjeratnya dengan Pasal 32 UU ITE, dengan ancaman hukuman di atas 8 tahun penjara. Kasus ini bermula dari sebuah screenshot berita tentang demo buruh yang ia unggah dengan menambahi teks (timpa teks) terkait pernyataan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Khariq membantah memproduksi berita bohong.

"Saya yang memiliki kartu pers. Permasalahan ini seharusnya diselesaikan di Dewan Pers, dan timpa teks itu tidak pernah menjadi hoaks. Hanya suatu bentuk satir kritis," bantahnya.

Seminggu setelah ditahan, kasus keduanya menyusul. Ia dikenakan Pasal 160 KUHP tentang provokasi. Tuduhan ini muncul karena ia menerima permintaan kolaborasi di media sosial dari akun-akun seperti Lokataru, Gejayan Memanggil, dan Blok Politik Pelajar—yang sama sekali tidak dikenalnya. Konten yang dikolaborasikan adalah tentang posko bantuan hukum untuk pelajar.

"Saya hanya menerima colab, karena mereka LSM yang tentu berbadan hukum. Kolaborasi ini dinilai menghasut, padahal bukan saya yang membuat konten itu sama sekali," jelasnya.

Sebelum penangkapan, Khariq mengaku telah mengalami sejumlah kriminalisasi. Sejak pertengahan Juli 2025, kontrakannya di Pekanbaru didatangi preman yang mengambil paksa laptop dan barang-barangnya. Mereka memintanya meminta maaf kepada seorang anggota DPRD yang pernah dikritik Khariq. Ia kemudian mengalami doxing, pelacakan lokasi, dan intimidasi.

Laporannya ke Polda Riau tak kunjung ditindaklanjuti. Justru, pelaku diduga sempat berfoto dan bersilaturahmi dengan Kapolda Riau dua hari setelah laporan masuk. Pada 14 Agustus 2025, ia kembali mengalami doxing dan ancaman, yang diduganya terkait video viralnya tentang usulan kenaikan batas pendidikan kepolisian.

Khariq juga menyanggah sejumlah pernyataan dalam pers rilis Polda Metro Jaya. Ia membantah berada di Jakarta dari tanggal 22-28 Agustus untuk merencanakan demo. "Kenyataannya, saya hanya lewat dari Stasiun Gambir di tanggal 22 Agustus dan selama 22-27 berada di Bandung untuk Munas IBEMPI 2025. Saya memiliki saksi," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa aktivitasnya hanyalah menyiarkan, mengkritik, dan menyampaikan pendapat di media sosial.

"Saya berharap keadilan akan ditegakkan dan kebenaran dibuka seterang-terangnya. Demokrasi tidak bisa hidup dengan ketakutan ketika #semuabisaditangkap," pungkas tulisannya dari balik tahanan. ***