PEKANBARU –Penguatan kinerja serta disiplin aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kondisi kesejahteraan pegawai. Keseimbangan antara tuntutan kerja dan kecukupan ekonomi menjadi faktor utama agar pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lancar.

Pandangan tersebut dikemukakan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM MM saat mengikuti kegiatan pengarahan terkait Kebijakan PRO-ASN di Pekanbaru. Forum tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Dalam forum itu, Muzamil memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi para pegawai di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, terutama menyangkut kondisi belanja pegawai. Ia menilai kebijakan peningkatan disiplin dan kinerja harus ditopang dengan solusi nyata atas persoalan sosial ekonomi yang dialami aparatur di daerah.

"Bagaimanapun manajemen yang kita terapkan kepada pegawai akan menjadi tantangan ketika mereka sedang menghadapi persoalan keuangan yang cukup berat. Kondisi seperti ini tentu tidak mudah dan juga terjadi di berbagai perangkat daerah," ujarnya.

Ia berharap pihak BKN dapat memberikan masukan serta panduan terkait pengelolaan fasilitas peminjaman bagi pegawai melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Pengawasan dan pengaturan yang terukur dinilai perlu diterapkan agar akses pembiayaan tetap sehat serta tidak membebani keuangan pegawai di kemudian hari.

Selain soal akses pinjaman perbankan, Muzamil juga mendorong penguatan peran koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai wadah pemberdayaan ekonomi pegawai di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

"Kami berharap adanya dukungan terkait pengaturan peminjaman pegawai. Selain itu, kami juga ingin mendorong pengaturan koperasi Korpri agar dapat segera kami implementasikan, tentunya tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun perizinan di kemudian hari," tambahnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala BKN RI, Prof Zudan Arif Fakrulloh menerangkan bahwa pembentukan wadah usaha bersama bagi pegawai dapat segera direalisasikan dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk koperasi sudah bisa langsung didirikan. Pengaturan dalam Undang-Undang Koperasi saat ini sudah sangat memudahkan. Korpri juga dapat mendirikan koperasi sendiri, dan di BKN kami juga telah melaksanakannya," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan apresiasi atas pendampingan BKN dalam membenahi tata kelola manajemen kepegawaian di Provinsi Riau. Ia menyebutkan penerapan manajemen talenta di Riau terus berkembang, salah satunya ditandai capaian UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau yang meraih Akreditasi A dari BKN dengan nilai 96.

Menurut SF Hariyanto, pembenahan sistem kepegawaian bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah memastikan penempatan aparatur sesuai dengan kemampuan, kualifikasi, integritas, dan kebutuhan organisasi.

"Manajemen talenta harus mampu memastikan pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja baik mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dalam pengisian jabatan, kita harus mengedepankan kemampuan, integritas, dan kebutuhan organisasi," tegasnya.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri, Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharudin, beserta Sekretaris BKPSDM Kepulauan Meranti, Siti Rodhiyah. ***