JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak akan membuka ruang legal bagi aktivitas thrifting yang mengandalkan impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai persoalan ini bukan urusan pajak, melainkan kepatuhan terhadap aturan yang melarang masuknya barang bekas ke Indonesia.

“Saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Barang bekas kan dilarang?” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).

Ia menepis anggapan bahwa keberadaan pajak dapat mengubah status barang ilegal menjadi legal. Purbaya bahkan mencontohkan bahwa logika tersebut tidak dapat diterapkan dalam konteks hukum apa pun. “Sudah jelas itu ilegal. Menurut Anda, kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah barang itu jadi legal? Kan nggak,” ucapnya.

Purbaya mengungkap pemerintah telah mengantongi nama-nama importir yang kerap memasukkan pakaian bekas dari luar negeri, terutama dari Tiongkok. Menurutnya, pengawasan semakin ketat sehingga pola impor illegal tidak lagi mudah dilakukan. “Nama-namanya saya sudah punya, siapa yang biasa impor segala macam,” jelasnya.

Ia menyerukan pelaku thrifting untuk menghentikan praktik impor pakaian bekas dan mulai beralih ke produk lokal. Langkah ini, katanya, dibutuhkan guna memulihkan industri tekstil nasional yang selama bertahun-tahun tertekan oleh derasnya barang impor murah. “Saya harapkan mereka mulai hentikan itu. Ke depan kita akan tindak. Sekarang pun kita periksa terus,” tegasnya. ***