JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan. Empat orang kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menilai bukti yang terkumpul cukup kuat untuk menjerat mereka.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa para tersangka berasal dari unsur pimpinan DPRD dan pihak swasta. “Setelah ditemukan kecukupan bukti, KPK kembali menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka,” ujarnya, Kamis (20/11/2025). 

Empat orang tersebut adalah Wakil Ketua DPRD OKU periode 2024–2029, Parwanto; Anggota DPRD OKU, Robi Vitergo; serta dua pihak swasta, Ahmat Thoha alias Anang dan Mendra SB. Mereka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 20 November hingga 9 Desember 2025 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkara menunjukkan adanya rekayasa anggaran sejak tahap perencanaan APBD 2025. Para tersangka diduga mengubah pokok-pokok pikiran DPRD menjadi proyek fisik di Dinas PUPR. Pokir yang semula direncanakan senilai Rp45 miliar disepakati menjadi Rp35 miliar, dengan fee kepada DPRD mencapai 20 persen atau sekitar Rp7 miliar.

Kesepakatan itu memicu kenaikan signifikan anggaran Dinas PUPR, melonjak dari Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar ketika APBD 2025 disahkan. Parwanto dan Robi Vitergo diduga menerima aliran uang bersama tersangka lain yang lebih dahulu ditahan.

Di sisi lain, Ahmat Thoha dan Mendra SB berperan sebagai pemberi suap untuk mendapatkan proyek yang telah dijatahkan kepada pihak tertentu melalui e-katalog. Pola pemberian uang dilakukan secara bertahap, salah satunya dengan menekan percepatan pencairan uang muka proyek menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Pihak DPRD menagih jatah fee kepada Kepala Dinas PUPR. Fee itu dijanjikan diberikan sebelum Idul Fitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek,” paparnya. ***