
JAKARTA - Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) mendorong pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang demokratis dan damai, bebas dari tanpa intimidasi dan ketakutan.
Dikutip dari Kompas.com, sikap sivitas akademika UI itu dibacakan dalam deklarasi kebangsaan di Rotunda, UI, Depok, Jumat (2/2/2024). Isi deklarasi dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo sebagai perwakilan.
"Kami berdiri di sini, mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia, untuk segera merapatkan barisan, guna mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan," ujar Harkristuti saat membacakan isi deklarasi, Jumat (2/2/2024).
Sivitas akademika UI meminta agar pemilu berjalan jujur dan adil tanpa intimidasi dari pihak mana pun. Termasuk paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sivitas akademika juga mengajak semua perguruan tinggi di Tanah Air untuk mengawal pelaksanaan pemilu agar berlangsung demokratis.
"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing," kata Harkristuti.
Dalam seruan tersebut, mereka merasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi yang sudah terganggu dengan kecurangan.
Harkristuti mengatakan, mahasiswa dan alumni UI merasa prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia.
"Kami resah dan geram atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang Pemilihan Umum (Pemilu)," kata dia.
Ia juga menyebutkan tentang keserakahan pemerintah hingga berdampak pada punahnya sumber daya alam.
"Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita," lanjut dia.
Harkristuti menutup pembacaan deklarasi itu seruan dengan mengingatkan seluruh elemen untuk menjaga bersama demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Acara ditutup dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar oleh seluruh warga dan alumni UI yang hadir.
UGM dan UII Juga Kritik Jokowi
Sebelumnya, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur. Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (31/1/2024).
Mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.
“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.
"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” kata guru besar psikologi UGM itu melanjutkan.
Petisi tersebut juga mengingatkan Presiden Jokowi agar berpegang teguh pada jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.
Tindakan Presiden Jokowi, kata Koentjoro, tidak menunjukkan prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi Pancasila.
Melalui petisi ini, sivitas akademika UGM, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Jokowi, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".
Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman pada Kamis (1/2/2024).
Pernyataan sikap tersebut diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".
"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," kata Fathul.
Dia menyebut bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Oleh karenanya, demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.
"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ujar Fathul.
Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Fathul mengatakan, putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dinyatakan terbukti melanggar etika. Bahkan, membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya.
"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," katanya.
Perkembangan termutakhir, menurutnya, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik. Bansos dinilai diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Jokowi: Itu Hak Demokrasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons adanya petisi kritik dari para sivitas akademika UGM, UII dan UI tersebut. Menurut Jokowi hal itu merupakan hak demokrasi.
"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).***