strong>BENGKALIS- Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merealisasikan penyaluran dana bagi hasil (DBH) migas tahun 2016 kepada Pemkab Bengkalis hari ini. Hanya saja dari tunggakan sebesar Rp 419 miliar, yang direalisasikan Kemenkeu hanya Rp293 miliar atau masih tertunggak Rp 125 miliar.

Informasi tentang realisasi pembayaran DBH oleh Kemenkeu itu disampaikan anggota DPRD Bengkalis yang juga Ketua Komisi III Rianto, Kamis (23/02/2017). DPRD Bengkalis sendiri pada Kamis melakukan konsultasi ke Kemenkeu dipimpin Rianto dengan anggota Sihol Pangaribuan, Lamhot Nainggolan, Saiful Ardi dan Fransisca. Rombongan DPRD diterima Bagian Direktorat Jenderal Perimbangan Kemenkeu, Bagian Alokasi DBH.

‘’Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2016 tentang rincian kurang bayar tahun anggaran 2016 kepada Kabupaten Bengkalis sebesar Rp419 miliar. Ketika kita konsultasi, pihak kemenkeu memastikan sisa DBH tahun 2016 ditransfer hari ini (Kamis, 23/02/2017) sebesar Rp 293 miliar,’’ terang Rianto via seluler dari Jakarta.

Artinya, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, masih ada tunggakan Pemerintah Pusat ke Bengkalis sebesar Rp125 miliar dari sisa DBH tahun 2016 lalu. Dimana sisa DBH TA 2016 menurut Kemenkeu akan dianggarkan atau dibayar pada APBN Perubahan tahun 2017 yang diperkirakan pada bulan Juli.

Untuk penyaluran DBH tahun 2017 sesuai Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan direalisasikan pemerintah pusat pada bulan April untuk tahap pertama. Penyaluran akan direalisasikan sebesar 25 persen dari total dana perimbangan untuk Kabupaten Bengkalis.

‘’Dengan disalurkannya sisa DBH tahun 2016, kita dari DPRD Bengkalis meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat mempergunakannya menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga atau kebutuhan lainnya yang mendesak,’’ pungkas Rianto.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis H.Bustamy HY menyebutkan bahwa sisa DBH yang belum ditransfer pasti akan dikirim pemerintah pusat selambatnya akhir Februari tahun ini. Hanya saja disebutnya untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga khususnya rekanan penyedia barang dan jasa, tentu akan dilakukan perubahan penjabaran pada APBD Bengkalis tahun 2017 terlebih dahulu. <>*** #BENGKALIS