PEKANBARU – Enam orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan Bupati nonaktif Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (29/8/2023) siang.

Saksi dihadirkan guna mengetahui dugaan korupsi yang menjerat Adil. Enam orang saksi yang dihadirkan JPU adalah Direktur Utama sekaligus CEO PT Tanur Muthmainnah Tour (TMT) Muhammad Reza Pahlavi, Heny Fitriani selaku komisaris PT TMT, CEO PT Hamsa Mandiri International Tours yang juga merupakan komisaris di PT TMT, Deny Surya Abdurrahman.

Selanjutnya Fira selaku Branch Manager PT TMT di Provinsi Kepulauan Riau, Endang Afrina selaku perwakilan PT TMT di Kepulauan Meranti dan Windi selaku staf honorer di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Diketahui Muhammad Reza Fahlevi, Deny Surya Abdurrahman dan Heny Fitria merupakan saudara kandung yang mengelola travel umroh. Ketiganya telah dicegah oleh KPK agar tidak bepergian ke luar negeri sejak Kamis (27/4/2023) hingga enam bulan ke depan.

Dalam kesaksiannya, Heny Fitriani menyatakan dirinya dihubungi Fitria Nengsih melalui telepon seluler sekitar Maret 2022. Saat itu, Nengsih bertanya pada Heny terkait paket perjalanan umrah untuk jamaah dari Kepulauan Meranti.

Tidak lama setelah itu, Nengsih kembali menghubungi Heny dan meminta mereka bertemu dengan Bupati M Adil. Informasi itu disampaikan oleh Heny ke adiknya Reza Pahlevi, tapi karena ada syiar ke luar daerah, pertemuan diwakili oleh kakaknya, Deny Surya Abdurrahman.

Pertemuan dilakukan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta pada 29 Maret 2022. Ketika itu hadir M Adil, Fitria Nengsih, Deny Surya Abdurrahman dan Heny Fitriani.

"Saat itu kita hanya memperkenalkan PT Tanur," kata Deny

Awalnya, Heny mengaku tidak mengetahui kalau jamaah yang diberangkatkan adalah program dari Pemkab Kepulauan Meranti karena selama ini Firia Nengsih merupakan orang yang produktif memberangkatkan jemaah umrah.

Di sana, Fitria Nengsih menyebutkan akan ada pemberangkatan jemaah umrah dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Padahal dirinya telah diberitahu oleh Fitria Nengsih kalau dirinya meminta data-data untuk syarat e-Katalog di Pemkab Meranti.

"Saya baru tahu itu program Pemkab setelah adik saya (Reza) dipanggil KPK. Sebelumnya tidak tahu. Walaupun sudah dibilang himpun data untuk e-Katalog," sebut Heny yang juga ASN di Jakarta.

Begitu juga ketika diminta travel umrah pembanding agar bisa ke e-Katalog. Fitria Nengsih menyarankan agar memakai PT Hamsa Mandiri International Tours karena travel itu pemiliknya masih bersaudara dengan pemilik PT TMT.

Reza juga mengaku tidak mengetahui kalau proyek yang dikerjakan perusahaannya adalah program Pemkab Meranti.

"Tahu setelah pembayaran kedua, setelah jemaah kembali ke tanah air," tutur Reza.

Dijelaskannya, pada akhir 2022, jamaah yang diberangkatkan sebanyak 277 orang. 250 orang merupakan jemaah umrah Pemkab Kepulauan Meranti. Dari pemberangkatan itu, Fitria Nengsih menerima 5 gratis 1 dengan total fee Rp 1,47 miliar.

Dijelaskan Reza, biaya pemberangkatan satu orang jamaah sebesar Rp32.950.000. Jumlah itu setelah dilakukan revisi dari sebelumnya sebesar Rp 33 juta. Uang fee itu dikirim oleh admin PT TMT ke rekening pribadi Fitria Nengsih.

Namun saat ditanyai majelis hakim yang diketuai Muhammad Arif Nurhayat, Reza mengaku tidak mengetahui uang fee tersebut digunakan untuk apa.

Diketahui M Adil didakwa JPU KPK atas tiga tindak pidana korupsi (TPK) pada tahun 2022 hingga 2023. Perbuatan itu bekerja sama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih dan audit Badan Pemeriksaan (BPK) Riau, M Fahmi Aressa.

Tiga kasus itu adalah pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 sampai 2023. Kemudian TPK penerimaan fee jasa travel umroh, dan dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Diketahui M Adil didakwa menerima suap dari Fitria Nengsih selaku kepala perwakilan PT TMT di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umroh yang memberangkatkan jamaah umroh program Pemkab Kepulauan Meranti. Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan anggaran APBD tahun 2022.

PT TMT memberangkatkan 250 jamaah dan M Adil meminta fee Rp 3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Dana yang dicairkan kepada PT TMT dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp8,2 miliar lebih. Dari jumlah itu, Fitria Nengsih mendapat Rp 1,47 miliar dan diserahkan kepada M Adil sebanyak Rp 750 juta.

JPU juga mendakwa M Adil di tahun 2022 hingga 2023 bersama-sama Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fitria Nengsih melakukan pemotongan sebesar 10 persen setiap pembayaran Uang Persedian (UP) dan Ganti Uang (GU) kepada kepala organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Pemotongan itu dibuat seolah-olah utang. Hal itu disampaikan M Adil dan Fitria Nengsih dalam suatu pertemuan.

"Terdakwa meminta 10 persen dari setiap OPD. Padahal tidak ada kewajiban dari OPD untuk melakukan itu dan OPD tidak punya utang kepada terdakwa," ujar JPU.

Atas permintaan itu, untuk pencairan bendahara masing-masing meminta persetujuan kepala kepala OPD. Setelah disetujui, dilakukan pencairan dan uangnya diserahkan ke Fitria Nengsih selaku Kepala BPKAD Kepulauan Meranti untuk selanjutnya diberikan kepada M Adil.

Uang diserahkan Fitria Nengsih dan sejumlah kepala OPD di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang. Uang itu ada yang langsung diterima M Adil dan ada juga melalui beberapa orang lain seperti ajudan bupati.

Pada tahun 2022, M Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih dan pada tahun 2023 menerima Rp 5 miliar lebih.

"Total uang pemotongan UP yang diterima terdakwa selama dua tahun sebesar Rp17.280.222.003,8," kata JPU.

Dakwaan ketiga, M Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023, memberikan suap kepada auditor BPK perwakilan Riau, M Fahmi Aressa.

Uang diberikan di Hotel Red Selatpanjang, di parkiran mal di Pekanbaru dan parkiran Hotel Grand Zuri.

"Terdakwa melakukan perbuatan berkelanjutan, memberikan uang kepada Muhammad Fahmi Aressa selaku auditor BPK perwakilan Riau sebesar Rp 1 miliar," ucap JPU. ***