PEKANBARU – Sidang dugaan korupsi dana hibah di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Riau, kembali dilanjutkan Rabu (25/6/2025). Sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi ahli Ahmad Suryanto, selaku auditor ahli muda BPKP Riau.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama, SH, MH, saksi menuturkan dirinya diminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk melakukan penghitungan, setelah ditemukan potensi kerugian negara pada dana hibah PMI Riau tahun anggaran 2019-2022. “Dana hibah itu berasal dari APBD Riau,” terangnya.

Dari penghitungan yang dilakukan pihaknya, ditemukan ada beberapa temuan yang dinilai adalah bentuk penyimpangan.

Diantaranya, terkait nota atau kwitansi yang diduga fiktif, atau nota yang jumlahnya lebih besar dari nilai sebenarnya.

“Ada juga bukti visum SPPD fiktif terkait pembelian tiket pesawat namun tidak diakui pihak maskapai penerbangan yang bersangkutan,” terangnya.

Temuan lain adalah penggunaan dana hibah yang tidak disertai bukti dan dana yang diduga untuk kepentingan pribadi.

Bila ditotal, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,448 miliar. Dikatakan, angka itu didapat setelah menghitung total dana hibah yang diserahkan Pemprov Riau dikurangi dengan pengeluaran PMI Riau yang sesuai dengan aturan.

Ditambahkan saksi, total dana hibah yang diterima PMI Riau dari tahun 2019 hingga 2022 adalah sebesar Rp6 miliar. Sedangkan pengeluaran yang sesuai dengan aturan adalah sebesar Rp4,9 miliar. Sedangkan total transaksi ada sebanyak 1.400 kali transaksi.

“Begitu penghitungan yang kami lakukan. Selain melakukan penghitungan kami juga meminta keterangan dari pihak terkait seperti pemilik toko tempat nota dikeluarkan. Ada beberapa yang membantah mengeluarkan nota seperti yang telah dijadikan alat bukti,” tambahnya.

Seperti kamera seharga Rp37 juta tapi tak diakui pemilik toko, ada sumber lain yang mengatakan kamera itu dipinjam dari LAM Riau speknya sama persis

Namun perihal kamera tersebut, kuasa hukum terdakwa mengatakan bahwa kamera tersebut memang benar adanya dan dimiliki PMI Riau.

“Itu yang pernah dilakukan pemeriksaan. Bila memang ada perkembangan lain selama proses hukum, maka itu di luar pengetahuan kami,” terangnya.

Setelah mendengar keterangan saksi ahli tersebut, hakim memutuskan untuk menutup persidangan dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan.

Seperti diketahui, mantan Ketua PMI Riau, Syahril Abu Bakar dan Bendahara Rambun Pamenan, telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ini.

Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ***