JAKARTA – Sidang dugaan suap vonis lepas kasus ekspor crude palm oil (CPO) kembali mengungkap praktik mengejutkan. Hakim nonaktif, Djuyamto, disebut membagikan uang suap kepada dua rekannya menggunakan kardus sepatu.

Fakta ini terungkap dari kesaksian Edi Suryanto, sopir pribadi Djuyamto, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

"Iya, ada," jawab Edi singkat ketika jaksa menanyakan apakah Djuyamto pernah menyuruhnya mengambil kardus sepatu untuk menaruh uang.

Menurut Edi, peristiwa itu terjadi sekitar awal Oktober 2024. Uang suap diterima Djuyamto dari Wakil Ketua PN Jakarta Pusat saat itu, Muhammad Arif Nuryanta. Setelahnya, Djuyamto meminta Edi menyiapkan dua kardus sepatu untuk memisahkan uang pecahan 100 dolar AS.

"Saya lihat itu pecahan 100 dolar Amerika Serikat," ungkap Edi.

Edi menyebut uang itu dibagi dalam tiga bagian. Dua dimasukkan ke kardus sepatu, sementara satu bagian lagi ke tas jinjing hitam. Jumlah dalam tas hitam terlihat lebih banyak ketimbang isi kardus.

Setelah dipisahkan, kardus ditutup lakban lalu dimasukkan ke tas jinjing. Djuyamto dan Edi membawanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertepatan dengan agenda sidang tipikor.

Edi menambahkan, kardus berisi uang itu diserahkan Djuyamto kepada hakim Agam Syarif Baharudin. Ia sendiri tidak mengenal Agam, hanya mengetahui namanya dari percakapan telepon Djuyamto. Menjelang Magrib, penyerahan dilakukan di mobil Agam yang terparkir di sekitar Bank BRI belakang Mahkamah Agung.

"Ditaruh di bangku belakang mobil Agam," jelasnya.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut Djuyamto mendapat Rp 7,8 miliar, sedangkan Agam dan hakim lain, Ali Muhtarom, masing-masing menerima Rp 5,1 miliar. Sementara Arif disebut menikmati Rp 15,7 miliar dan Wahyu Gunawan, panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, mendapat Rp 2,4 miliar. Total dugaan suap mencapai Rp 40 miliar.

Uang itu diberikan untuk memuluskan vonis lepas bagi tiga grup besar perusahaan sawit, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group, dalam perkara korupsi fasilitas ekspor CPO.

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat Pasal 12 huruf c subsider Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***