TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Setelah mengetahui banyaknya kesalahan dalam muatasi Kepala Sekolah di Indragiri Hilir (Inhil) belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk segera menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010.

Kepala Dinas Pendidikan Inhil, Helmi D mengatakan siap menerapkan hal itu, asal DPRD Inhil juga siap mengawal pihaknya, karena menurutnya tidak mudah menerapkan peraturan tersebut di lingkungan pendidikan di Negeri Seribu Parit ini.

Seperti yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 itu, seorang guru bisa menjadi Kepala Sekolah hanya selama 1 periode atau 4 tahun, dan bisa bertambah 1 periode lagi jika yang bersangkutan memiliki prestasi dan bersumbangsih dalam meningkatkan mutu pendidikan di Inhil.

Namun sesuai faktanya, masih banyak Kepala Sekolah di Inhil ini yang sudah menjabat melebihi waktu yang tertuang dalam Permendiknas tersebut, apalagi dikatakan Helmi jika mentaati peraturan itu, akan banyak yang memprotesnya.

''Jika kita ikuti aturan itu, tentu saja Kepala Sekolah itu harus jadi guru biasa lagi. Tapi karena tidak ingin ribut tadi, makanya beberapa dari mereka tetap jadi Kepala Sekolah dan sebagian ada yang jadi Pengawas Sekolah,'' jelas Helmi saat hearing bersama komisi 4 DPRD Inhil.

Gara-gara itu, dikatakan Helmi membuat jumlah Pengawas Sekolah di Inhil melebihi kapasitas yang seharusnya,''Namun jika dikawal DPRD, saya siap menerapkan itu, artinya jika ada apa-apa tidak ada lagi yang bisa memprotes,'' tegas Helmi.

Karena Permendiknas tersebut akan segera diterapkan oleh Dinas Pendidikan Inhil, otomatis dikatakan Helmi dalam waktu dekat juga akan banyak Kepala Sekolah yang menjadi guru biasa kembali.''Jumlah pengawas juga sudah berlebih, jadi harus kembali lagi jadi Kepala Sekolah,'' ujarnya.(ayu)