
RENGAT - Setelah menetapkan asisten kebun PT Ronatama sebagai tersangka, tim operasi gabungan pemberantasan pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.
Bahkan, tidak hanya terhadap PT Ronatama, tim gabungan yang terdiri dari Dinas LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Riau, Kejari Inhu dan Kodim 0302 Inhu itu, juga akan melakukan tindakan tegas terhadap korporasi lain yang diduga sebagai pelaku perambahan membangun kebun tanpa izin di kawasan hutan.
"Setelah menetapkan MS (42) sebagai tersangka, kita akan terus melakukan pengembangan dan tidak berhenti pada satu tersangka itu saja," kata juru bicara tim gabungan, Nugroho WP SH, Senin (17/4/2017) di Pematang Reba.
Dikatakan Wisnu yang juga Kasi Intelijen Kejari Inhu itu, dalam penegakan hukum terhadap penguasaan kawasan hutan tanpa izin oleh PT Ronatama itu, pihaknya berjanji akan melakukan pengusutan tuntas.
"Kita akan usut tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Maka dari itu, saat ini kita masih terus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi guna kepentingan pengembangan kasus," tegasnya.
Ketika ditanya terkait apakah sudah ada tersangka baru yang telah ditetapkan dalam kasu itu, Wisnu mengaku belum ada. "Masih dalam pengembangan dan belum ada tersangka baru. Tunggu saja ya..," pungkas Wisnu.
Seperti diberitakan GoRiau.com sebelumnya, PT Ronatama yang berada di Dusun Talang Tanjung, Desa Siambul, Kecamatan Batang Gangsal, Inhu, Riau, itu diduga telah menduduki dan menggarap atau mengelolah kawasan hutan tanpa perizinan yang sah.
Hal itu terkuak setelah tim gabungan yang dipimpin langsung, Agus Suryoko SH MH, selaku Kasi Gakum (Penegakan Hukum) Dinas LHK Provinsi Riau, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lapangan di areal perusahaan itu pada, Selasa dan Rabu (11-12/4/2017) lalu.
Dari hasil pemeriksaan tim, sedikitnya luas areal perkebunan kelapa sawit yang dikelolah oleh PT Ronatama itu berjumlah sekitar 900 hektar. Semua areal itu berada dalan kawasan hutan produksi yang pengelolaannya harus memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Mentri Kehutanan RI.(Jef)