DURI - Ketua Pucuk Bathin Solapan, M Yatim mewakili masyarakat suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan yang dulunya bagian dari Kecamatan Mandau ini menunutut janji PT Arara Abadi yang sudah tertuang dalam kesepakatan bersama saat di kantor Gubernur Riau beberapa tahun silam.

Diceritakan M Yatim, Desa yang mayoritas penduduknya suku Sakai ini memiliki hutan yang sangat luas. Masyarakat yang kala itu perekonomiannya masih sulit tergiur dengan tawaran yang disampaikan oleh pihak PT Arara Abadi yang menjanjikan.

Dari 12 ribu hektar hutan tanah ulayat masyarakat suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai diserahkan kepada PT Arara Abadi dengan beberapa kesepatan yang tertuang secara tertulis. Salah satu diantaranya adalah masyarakat akan mendapatkan 240 hektar lahan produktif yang sudah ditanami karet.

"Kalau saya tak salah sekitar tahun 97 sampai saat ini, hanya 40 hektar baru yang terealisasi. Jadi 200 hektarnya lagi tidak tahun kapan akan direalisasikan. Bahkan kini dari yang 40 hektar hutan produktif ini pun sudah banyak yang diserobot oleh oknum masyarakat Kabupaten Rohil," kata M Yatim kepada GoRiau.com (GoNews Grup), Senin (11/4/2017).

Menurut M Yatim, perjanjian dengan PT Arara Abadi tersebut perlahan-lahan menghabiskan hutan di Desa Kesumbo Ampai. Tanah ulayat masyarakat suku Sakai di Desa tersebut jadi terpecah-pecah.

"Hingga kini belum ada masyarakat Sakai yang menikmati isi dari perjanjian yang sudah disepakati itu. Kami minta Arara Abadi bertanggungjawab atas 12 ribu hektar lahan kami yang diambilnya," tandas M Yatim lagi.

Dijelaskannya juga, sebanyak 98 keluarga di Desa Kesumbo Ampai merasa dibohongi oleh perusahan tersebut. Warga juga tidak memanfaatkan 40 hektar hutan produksi yang berisi tanaman karet tersebut, karena harga jual karet yang anjlok sementara biaya perawatan dan upah tenaga kerjan atau operasionalnya cukup tinggi.

"Sekarang kami ingin menyelamatkan hutan atau tanah ulayat nenek moyang kami, karena kami belum menikmati apa-apa dari hutan produksi seluas 40 hektar yang baru direalisasikan itu. Tak dapat apa-apa kami dari hutan karet itu," katanya lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin akan membantu menindaklanjuti keluhan masyarakatnya tersebut. Ia akan melihat terlebih dahulu isi kesepakatan atau perjanjian antara masyarakat suku Sakai dengan PT Arara Abadi yang diketahui Gubernur Riau kala itu.

"Harapan kita jika memang apa yang disampaikan ketua pucuk tadi itu sudah tertuang dalam kesepakatan, pihak perusahaan kita minta merealisasikannya. Masyarakat Sakai di sini juga ingin kehidupan mereka lebih baik lagi dari sekarang," jawab Bupati Amril Mukminin. ***