PEKANBARU – Sepanjang tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) se-Provinsi Riau melalui Bidang Hubungan Industrial (HI) berhasil menangani 502 kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan.

Rincian kasus tersebut meliputi 114 kasus perselisihan hak, 31 kasus perselisihan kepentingan, 352 kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan 5 kasus perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam satu perusahaan.

"Dari 502 kasus yang kami tangani, sebanyak 473 kasus telah selesai, sementara 29 kasus masih dalam proses penyelesaian. Sektor yang paling banyak terjadi perselisihan adalah perdagangan dan perkebunan," ujar Kepala Disnakertrans Riau, Boby Rachmat, melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Riau, Muhammad Yunus, kepada GoRiau.com, Kamis (9/1/2025).

Muhammad Yunus menyampaikan harapannya agar jumlah kasus perselisihan dapat berkurang di tahun 2025. Menurutnya, hal itu dapat dicapai jika perusahaan lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja, sementara pekerja juga menjalankan kewajibannya dengan baik serta mematuhi aturan yang berlaku di perusahaan.

"Keseimbangan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak menjadi kunci untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Kami berharap hubungan industrial di Riau semakin kondusif di tahun ini," tambah Yunus.

Dengan meningkatkan upaya mediasi, Disnakertrans Riau optimistis dapat memberikan solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang muncul antara pekerja dan pengusaha. ***