JAKARTA, GORIAU.COM - Hari ini, Senin (30/9) sidang kedua sengketa Polgubri di Mahkamah Konstitusi (MK) berlanjut, dengan agenda pembelaan atau jawaban dari pihak Termohon yakni KPU Riau atas Permohonan dari Pemohon pasangan cagub Riau nomor urut 4 Achmad-Masrul Kasmy (Beramal) terhadap pelanggaran yang dilakukan KPU Riau dalam penyelenggaraan Pilgubri 4 September kemarin.

Dalam sidang kedua yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hamdan Zulva, Anggota Muhammad Alim dan Arief Hidayat. Dalam pembelaan atau jawabab dari KPU Riau lewat pengacaranya Heru Widodo dalam persidangan, membatah semua keberatan yang diajukan pasangan cagub dan cawagub nomor urut 4 ini.

Katanya, setelah membaca dan mencermati Permohonan keberatan dari Pemohon maka dari lima permasalahan pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon terdapat tiga pokok permasalahan yang dialamatkan kepada termohon yang akan Termohon jawab sebagai tanggapan.

"Tentang keberatan ribuan saksi Pemohon dihalangi oleh Termohon untuk mendapatkan sertirifikasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Mode C1-KWK) di semua wilayah Kab Rohil hal itu tidak benar," tegas Heru.

Sedangkan adanya warga Sumatra Utara diperbolehkan memilih di wilayah Kab Rohil juga tidak benar. Sebab dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon telah mengganti identitas warga Sumut yang telah memiliki e-KTP dan KTP konvensional Pemkab Rohil sehingga warga Sumut.

''Dimana dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena pemilih DPT menggunakan hak suaranya adalah yang terdaftar di DPT, ada pun yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunaka KTP sebagai warga setempat sesuatu kartu keluarga," ungkapnya.

Ditambahkan Heru, terjadinya selisih yang cukup besar dalam penghitungan jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang terpakai pada rekafitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru serta terjadi penggelembungan dan penggembosal suara pasangan calon tidak beralasan.

"Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin tersebut yang mendalilkan ada selisih suara sebesar 777 suara yang disebabkan adanya selisih antara jumlah perolehan suara pasangan calon ditambah surat tidak sah dengan jumlah seluruh surat suara yang dipakai tidak beralsan," ujarnya.

Di mana dalam permohonan Permohon sampaikan bahwa adanya selisih antara jumah perolehan suara seluruh pasangan calon ditambah suara tidak sah dengan jumlah secara administarsi dan hanya terjadi pada halaman lembaran perolehan suara pasangan, sehingga tidak mempengaruhi hasil perolehan pasangan calon dan tidak merugikan dan atau menguntungkan pasangan calon tertentu.

"Maka atas dasar uraian argumentasi Termohon di atas, tidak satu pun dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan yang terbukti dan beralasan menurut hukum, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran struktural, sistematis dan masif. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya," terangnya.

Sehingga berdasarkan seluruh urain Termohon tersebut di atas maka sangat jelas bahwa permohonan aquo tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya.

"Untuk itu mohon kepada yang mulia majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan amar sebagai berikut, Dalam pokok Permohonan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau apabila mahkaman berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," sebutnya. (amd)