
PEKANBARU – Sengketa pengelolaan lahan kelapa sawit antara Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (KOPPSA-M) dan PTPN IV Regional III (sebelumnya PTPN V) memasuki babak baru. Kuasa hukum KOPPSA-M, Herry Supriyadi dari Kantor Hukum Armilis Ramaini, melaporkan MT, mantan Ketua KOPPSA-M periode 2013-2016, ke Polda Riau pada 19 Februari 2025. Laporan ini terkait dugaan pemalsuan dokumen yang merugikan koperasi.
Tindakan hukum ini menjadi sorotan publik, mengingat sengketa antara KOPPSA-M dan PTPN IV telah melibatkan berbagai aspek hukum dan ekonomi. Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan lahan kelapa sawit, tetapi juga dugaan manipulasi dokumen yang dapat berdampak besar bagi koperasi dan masyarakat yang terlibat.
Latar Belakang Sengketa
Perjanjian antara PTPN V (sekarang PTPN IV Regional III) dan KOPPSA-M dimulai pada 2002 dengan skema Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Investasi awal mencapai Rp79 miliar, terdiri dari dana Rp41 miliar untuk pembangunan kebun dari PTPN serta pinjaman Bank Agro sebesar Rp38 miliar. PTPN ditunjuk sebagai pengelola tunggal kebun sawit tersebut.
Namun, setelah lebih dari 25 tahun, hanya sekitar 800 hektare dari total 1.650 hektare yang berhasil dikembangkan. Masalah lain juga muncul, termasuk banjir di sekitar 100 hektare lahan yang diduga akibat kelalaian PTPN dalam memperhitungkan aliran air dan potensi banjir.
Pengelolaan Buruk dan Pemborosan Dana
Seorang pakar agronomi menyoroti bahwa dana yang dikelola untuk pembangunan kebun sawit jauh lebih besar dari yang dibutuhkan. Berdasarkan hitungan keekonomian 1999/2000, biaya pembangunan kebun sawit seluas 1.650 hektare seharusnya maksimal Rp25 miliar. Namun, meskipun telah dialokasikan Rp79 miliar, kebun tetap tidak berkembang sesuai rencana.
Selain itu, pakar perkebunan menyoroti persoalan banjir yang seharusnya bisa dicegah jika pihak pengelola memperhatikan peta aliran air dan peta banjir yang tersedia. "Keberadaan peta banjir dan aliran air sudah jelas dan dapat diakses, namun kelalaian PTPN menyebabkan kebun sawit tidak berkembang dengan baik," ungkap seorang pakar perkebunan yang memantau kasus ini.
Dugaan Pemalsuan Dokumen oleh Mantan Pengurus
Sengketa ini semakin rumit ketika dugaan pemalsuan dokumen muncul. MT terpilih sebagai Ketua KOPPSA-M melalui Rapat Anggota Luar Biasa pada 9 Februari 2013. Namun, ia diduga memalsukan Berita Acara Rapat dengan menambahkan klausul yang tidak pernah dibahas atau disetujui anggota. Klausul tersebut kemudian digunakan untuk membuat perjanjian baru yang merugikan KOPPSA-M.
Pada 15 April 2013, atas perintah MT, pengurus KOPPSA-M menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama dengan PTPN. Kemudian, pada 28 Mei 2013, KOPPSA-M menandatangani perjanjian kredit investasi dengan Bank Mandiri Cabang Palembang senilai Rp83 miliar dengan jaminan 622 sertifikat tanah anggota koperasi. Kuasa hukum KOPPSA-M, Herry Supriyadi, menegaskan bahwa MT diduga memalsukan dokumen pinjaman koperasi yang tidak pernah dibahas dalam rapat anggota. Dugaan pemalsuan ini terungkap ketika dokumen tersebut dijadikan alat bukti oleh PTPN dalam persidangan.
“MT selaku Ketua Koperasi telah menyuruh memasukkan keterangan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar KOPPSA-M, dan dokumen tersebut tidak sah,” ungkap Herry.
Pengalihan kredit dari Bank Agro ke Bank Mandiri ini memunculkan pertanyaan besar. Menurut pakar agronomi, dengan rentang waktu pengelolaan 10 tahun (2003-2013), seluruh utang perbankan seharusnya sudah lunas. Apalagi, saat itu PTPN mengelola kebun secara penuh (single management). Dugaan kongkalikong antara MT dan PTPN menyebabkan pinjaman pokok dan bunga membengkak menjadi sekitar Rp140 miliar. Bahkan, dana pinjaman Bank Mandiri diduga sepenuhnya masuk ke rekening PTPN, bukan ke KOPPSA-M.
Persidangan Wanprestasi dan Tanggung Jawab Pengurus
Pada 25 Februari 2025, persidangan gugatan wanprestasi antara PTPN IV Regional III dan KOPPSA-M berlangsung di Pengadilan Negeri Bangkinang. Dalam persidangan, Dr. Ermanto Fahamsyah, ahli hukum perdata dari Universitas Jember, yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh PTPN, menyatakan bahwa tanah yang tidak dibebani Hak Tanggungan secara hukum tidak dapat dijadikan jaminan utang. Oleh karena itu, klaim PTPN atas 622 sertifikat tanah milik masyarakat Pangkalan Baru sebagai jaminan utang koperasi dianggap tidak sah.
Dr. Ermanto juga mengutip doktrin hukum "piercing the corporate veil", yang memungkinkan pengurus koperasi yang bertindak melawan hukum untuk dituntut secara pribadi. “Kerugian akibat kesalahan oknum pengurus yang bertindak tanpa kewenangan tidak seharusnya dibebankan kepada koperasi sebagai entitas hukum,” tegasnya dalam sidang.
Sengketa ini tidak hanya melibatkan KOPPSA-M dan PTPN IV, tetapi juga masyarakat Pangkalan Baru yang merasa dirugikan oleh keputusan ilegal oknum mantan pengurus koperasi. Banyak pihak berharap agar Mahkamah Agung mengawasi jalannya perkara ini untuk memastikan keputusan yang adil dan transparan.
“Keputusan yang adil sangat dinantikan. Jika putusan ini berjalan dengan benar, masyarakat akan merasa bahwa hukum masih berfungsi untuk melindungi hak-hak mereka,” ujar ND, seorang tokoh adat setempat.
Kasus ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak, tetapi juga memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia, terutama dalam kasus yang melibatkan BUMN dan masyarakat. Sengketa ini diperkirakan akan terus berlanjut, dan pengawasan ketat dari lembaga berwenang akan menjadi faktor penting dalam menegakkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. ***