JAKARTA – Perdebatan mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo belum menunjukkan tanda mereda. Di tengah derasnya sorotan publik, muncul dorongan agar negara memperkuat regulasi pemilu untuk mencegah polemik serupa terulang di masa mendatang.

Pengamat politik, Adi Prayitno, memandang situasi ini sebagai peringatan keras bagi penyelenggara pemilu dan pembuat regulasi. Ia menilai verifikasi ijazah asli tidak boleh dilakukan setelah sengkarut terjadi, melainkan harus dicek sejak tahap pendaftaran.

"Ijazah asli mesti jadi syarat wajib nyapres, nyaleg, pilkada. Jangan cuma foto copy plus legalisir. Saat daftar ke KPU, pihak kampus calon bersangkutan hadirkan juga untuk memverifikasi keaslian ijazah," tegasnya, Selasa (18/11/2025).

Ia menyebut polemik yang berlangsung panjang ini telah menggerus kepercayaan publik terhadap sistem seleksi kandidat, sekaligus memperlihatkan celah besar dalam pengawasan dokumen pendidikan para calon pejabat publik.

Seiring menguatnya dorongan perbaikan aturan, Adi menilai satu-satunya jalan adalah perubahan regulasi yang lebih tegas dan terukur.

"Masukkan aturan begini ke revisi UU Pemilu/pilkada. Berani kagak?" ujarnya menantang para pembuat undang-undang.

Menurutnya, ketentuan verifikasi ijazah secara langsung harus masuk dalam rencana revisi undang-undang agar penyelenggara pemilu memiliki kewenangan kuat untuk memastikan keaslian dokumen pendidikan. Langkah ini dinilai penting untuk menegakkan integritas proses demokrasi serta mencegah polemik yang berulang.

Ia berharap perbaikan sistem tersebut dapat mengakhiri perdebatan yang menyita energi publik dan mengembalikan kepercayaan terhadap pejabat negara. ***