JAKARTA – Penggeledahan Kejaksaan Agung di rumah sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak membuka babak baru dugaan korupsi pengurangan kewajiban perpajakan perusahaan pada 2016–2020. Salah satu lokasi yang didatangi penyidik adalah kediaman mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berinisial KD.

Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli, menyampaikan bahwa institusinya masih menunggu keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung atas rangkaian penggeledahan tersebut.

"Saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari instansi yang terkait. Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila sudah tersedia informasi resmi yang dapat disampaikan kepada publik," ucapnya, Selasa (18/11/2025).

Rosmauli menegaskan bahwa DJP menghormati langkah hukum yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas institusi kami," ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan di beberapa tempat. Ia menyebut penyidik menelusuri dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban perpajakan perusahaan maupun wajib pajak perorangan.

"Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016–2020," katanya.

Anang mengungkapkan bahwa penggeledahan dilakukan di rumah dan kantor pihak terkait, termasuk kediaman mantan Dirjen Pajak yang mengarah pada Ken Dwijugiasteadi, pejabat yang menjabat 2015–2017. Namun ia belum membeberkan barang bukti yang telah disita.

"Ada di rumah, ada di kantor," jelasnya.

Selain penggeledahan, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi. Anang belum merinci siapa saja yang dipanggil.

"Saksi sudah. Sudah ada beberapa orang diperiksa. Tapi nggak bisa bilang berapa," ujarnya.

Dari pendalaman penyidik, dugaan korupsi tersebut mengandung unsur suap. Modus yang ditelusuri adalah adanya komitmen fee dari wajib pajak kepada oknum pejabat pajak agar nilai kewajiban perpajakan diperkecil.

"Kalau ini kan maksudnya ada kesepakatan dan ada pemberian itu. Suap lah, memperkecil dengan tujuan tertentu," sambungnya. ***