PEKANBARU - Diskusi terkait peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat Riau, baik diskusi formal maupun informal.

Saking antusiasnya, banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti berbagai diskusi, salah satunya seminar dan webinar Paradigma Titik Akhir Blok Rokan dengan tema Penguatan Ekonomi Masyarakat Riau.

Seminar ini ditaja oleh Akri Institute, dimana jumlah pendaftar yang awalnya 439 orang, ternyata dihadiri lebih dari 500 peserta. Seminar ini digelar melalui aplikasi zoom, kanal youtube Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Riau, serta hadir langsung ditempat acara di ruang Bertuah Hall Hotel Pangeran Pekanbaru pada Kamis (8/4/2021).

GM Corporate Affairs Asset PT CPI, Sukamto Tamrin dalam kesempatan itu mengatakan, jelang peralihan pengelolaan Blok Rokan tersebut, hingga saat ini pihaknya telah menyerahkan data hingga 90 persen ke pihak Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Hal tersebut memancing tanggapan dari pembicara lainnya. Salah seorang pengusaha Riau, Peng Suyoto misalnya, yang menganggap penyerahan data tersebut terlalu lambat diserahkan, hingga baru 90 persen dilakukan, padahal peralihan akan dilakukan pada 9 Agustus 2021 mendatang.

"Bagi pegawai yang darahnya masih merah putih, tolong bantu perihal penyerahan data tersebut, karena itu merupakan data penting. Semua data harusnya sudah diserahkan ke Pertamina. Apalagi saat ini sudah memasuki April, dan tidak lama lagi dilakukan peralihan," kata Peng.

Sejumlah pihak yang terlibat dalam Webinar dan Seminar turut memberikan pendapat. Berharap agar peralihan tidak terkendala dikemudian hari.

Mantan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir selanjutnya meredam perdebatan, dan menyampaikan agar tetap mengedepankan rasional, walaupun masih dalam kondisi emosional.

"Kita boleh emosional tapi tetap mesti rasional, jangan perturutkan emosi. Yang harus kita ingat, tujuan kita tetap satu, untuk penguatan perekonomian masyarakat Riau," ujar Irwan.

CEO Akri Institute, Peri Akri yang memoderatori langsung kegiatan itu menyampaikan, setelah titik akhir Blok Rokan tersebut, diharapkan bagaimana keberpihakan Pertamina agar lebih peduli ke dunia usaha.

Pengamat Ekonomi Riau ini juga menyampaikan, multiply effect dari peralihan pengelolaan tersebut akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk masyarakat, ketika dilakukan dengan pertimbangan kesejahteraan masyarakat.

Walikota Dumai, Paisal dalam kesempatan itu juga sempat membuat audiens terkejut. Pasalnya sebagai orang nomor 1 di Dumai, ia dengan tegas meminta agar Dumai tidak diabaikan. Dikatakannya, Dumai memiliki peran yang penting, apalagi pipa dan perkantoran migas tersebut juga berada di Dumai. Misalnya, ketika sesuatu insiden terjadi, maka rakyat Dumai yang akan menanggungnya.

"Maka dari itu, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan berontak secara santun. Berbagai pihak juga menyatakan akan siap membantu kami nanti. Ini amanah yang disampaikan rakyat Dumai, yang harus saya laksanakan," tegasnya.

Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang (APJP) Migas Indonesia, Helfried Sitompul mengatakan, harus ada intervensi dari pemerintah melalui regulasi, sehingga semakin memudahkan pelaksanaan nantinya. "Harus ada intervensi yang terukur dari pemerintah daerah dan pusat untuk keberpihakan kepada dunia usaha, khususnya lokal, agar berdampak kepada penguatan ekonomi daerah Riau," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Riau, Supianto mendesak Gubernur Riau untuk membentuk tim khusus dalam proses transisi tersebut. "Kita akan desak Gubernur Riau untuk membentuk tim khusus untuk proses transisi, dengan melibatkan semua elemen," tuturnya.

Ketua LAM Riau, Datuk Syahril mengharapkan adanya ruang lebih untuk Badan Usaha Milik Adat (BUMA) nantinya, sehingga bisa turut membantu kesejahteraan masyarakat, melalui perannya.

Narasumber lainnya juga sangat antusias menyampaikan paparan materi masing-masing. Turut hadir sebagai pembicara lainnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Indra Agus Lukman yang mewakili Gubernur Riau, Anggota DPRI RI Komisi VII, Abdul Wahid, serta Asisten I Pemkab Siak, Hendrisan, dan lainnya. ***