PEKANBARU - Kasus kabut asap dan kebakaran lahan yang sudah terjadi belasan tahun di Riau, seperti hanya menjadi agenda rutin saja. Banyak perusahaan 'diduga terlibat' melakukan pembakaran lahan.

Namun, menurut anggota Komisi A DPRD Riau Sugianto, sepanjang itu, belum ada satu Pemerintah Daerah (Pemda) di Riau berani mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Selama ini masalah asap, masalah kebakaran lahan di Riau, tidak terselesaikan dengan baik secara hukum maupun ketegasan oleh pemerintah," kata Sugianto saat memaparkan materi dalam seminar nasional 'Lahan Gambut dan Perubahan Iklim' yang diselenggarakan Fredrich Nauman Foundation bekerjasama Sekolah Tinggi Aga Islam (STAI) HM. Lukman Edy Pekanbaru, Selasa (01/03/2016).

Sugianto menilai, hukum dalam kasus ini hanya berlaku untuk masyarakat kecil, sementara perusahaan besar bebas untuk melakukan pelanggaran. "Bahkan saat kejadian tahun lalu, saya paling sering bersuara, mengecam perusahaan. Tapi malah adalah salah satu Bupati menyindir, jangan galak-galak, nanti investor lari. Terus beginilah pemerintah kita, tidak bisa tegas," kesalnya.

Masalah kebakaran lahan, lanjut Sugianto, secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak besar bagi ekonomi, pembangunan dan bahkan kesehatan masyarakat Riau. Tahun lalu, dari sejumlah perusahaan yang disinyalir terlibat pembakaran lahan, hanya dua yang dibekukan izinnya oleh pemerintah.

"Jadi, selama pemerintah kita tidak tegas, kasus seperti ini akan terus terjadi. Saya mengajak, ayo kita sama-sama terlibat untuk menuntaskan masalah ini," tutupnya. ***