RENGAT, GORIAU.COM - Meski memiliki anggaran yang cukup pada tahun 2012 lalu, yakni Rp11 miliar, namun DPRD Indragiri Hulu tidak menghasilkan satu Perda pun, kecuali Perda APBD. Dari sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sudah diajukan Pemkab Inhu, DPRD juga sudah melakukan pembahasan pada bulan April 2012.

Bahkan DPRD Inhu sudah membentuk Pansus A dan B untuk membahas Ranperda tersebut. Bahkan mereka juga sudah melakukan empat kali perjalanan/stuban ke beberapa daerah guna mencari acuan yang jelas dalam pembahasan Ranperda tersebut, namun tetap saja hasilnya nihil. 

Sekwan Inhu Edi Warman, mengakui ada sembilan Ranperda yang sudah diajukan pihak eksekutif, namun hingga akhir 2012 belum ada satupun yang menjadi produk atau selesai dibahas. Diakuinya pada tahun 2012, untuk sekretariat DPRD Inhu dan juga dana kegiatan anggota DPRD Inhu harus dikembalikan sebesar Rp5 miliar lebih, namun lebih besar yang peruntukkan bagi kegiatan anggota DPRD Inhu.

Puluhan sudah perjalanan luar daerah atau studi banding yang dilakukan oleh pihak DPRD Inhu pada tahun 2012 dan itu semuanya mereka lakukan tanpa ada jadwal yang tersusun, sehingga terkadang keberangkatan dilakukan secara mendadak. Ironisnya lagi itupun mereka lakukan secara sekaligus, sehingga jika sudah begitu, maka gedung wakil rakyat itupun menjadi kosong dalam tiga atau empat hari dan ini seakan sudah kebiasan setiap tahunnya.

Sekwan menyatakan, bahwa pihaknya selalu meminta jadwal kepada anggota DPRD Inhu, namun jadwal itu tidak pernah mereka dapatkan, sehingga apapun kegiatannya selalu mendadak. Bahkan saat melakukan perjalanan dinas mereka sangat mudah untuk dihubungi, namun saat dimintai pertanggungjawaban penggunaan dananya ada beberapa oknum anggota yang sangat sulit dimintai, jangan itu dihubungi saja sulit.

“Padahal pertanggungawaban itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan dana untuk kegiatan selanjutnya, jika sulit mendapatkandana, mereka selalu saja menyalahkan sekretariat. Padahal terkadang itu adalah kesalahan dari beberapa oknum yang tidak memberikan pertanggungjawabannya tepat waktu,'' tegas Edi.

Saat ditanyakan kepada anggota DPRD Inhu, Arifdin A Khalik menyatakan bahwa pihaknya sulit membuat jadwal karena memang ada kegiatan yang\ diluar dari jadwal yang harus dilakukan, seperti perlunya konsultasi saat adanya pembahasan.

Dikatakannya, perjalanan yang selalu dilakukan DPRD Inhu tersebut dilakukan karena memang DPRD butuh perbandingan dan karena anggota DPRD tidak dibekali dengan ahli, maka perlu dilakukan konsultasi kepada pemerintah pusat, terutama bidang-bidang yang diperlukan seperti Kemendagri dan kementrian keuangan, agar produk yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

“Ada beberapa perjalanan yang dilakukan oleh DPRD, yakni perjalan Banggar, Bimtek, Banmus, Pansus dan lainnya. Kebetulan perjalanan itu selalu sama dilakukan, meskipun bisa saja dilakukan secara bergantian. Mudah-mudahan ditahun 2013 itu semua kita bisa merubahnya, dengan melakukan perjalanan secara bergantian, ungkap politisi PKPB Inhu ini.

Hal lain yang menjadi catatan, ada tiga anggaran yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM anggota DPRD Inhu, namun hanya dua kali kegiatan yang bernama Bimtek tersebut terlaksana. Belum lagi ada beberapa anggota DPRD Inhu yang tidak penuh melaksanakan Reses, yang nyata-nyata untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Satu lagi yang sangat disayangkan dimana dari sembilan Ranperda yang diajukan, ada beberapa Ranperda yang seharusnya sudah dilaksanakan per 1 Januari 2013 seperti Perda tentang Pajak Air Tanah dan Migas.

Arifudin berjanji pada tahun 2013 ini, DPRD akan berusaha mengurangi perjalanan yang tidak terlalu penting dan akan lebih memperbanyak Bimtek. Namun Arifudin juga menyayangkan jika hanya perjalanan DPRD saja yang menjadi sorotan, sementara perjalan dinas yang lebih besar juga dilakukan oleh pihak eksekutif. Untuk Ranperda, Arifudin menyatakan akan segera dituntaskan, sehingga dapat segera difungsikan. (aun)