RENGAT, GORIAU.COM - Tersangka kasus dugaan korupsi tower e-KTP, yang juga mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Inhu, Zulkifli Sulaiman yang ditahan Satuan Tindak Pidana Korupsi (Sat Tipikor) Polres Inhu sejak Selasa (22/1) akan mengajukan permohonan izin berobat ke Padang untuk mendapatkan perawatan rutin.

“Kita belum ada rencana untuk mengajukan penangguhan penahanan. Tetapi mungkin akan mengajukan permohonan izin berobat. Sebab klien kami sudah lama menderita penyakit dan menjalani berobat jalan sekali sebulan ke Padang. Dan dokternya hanya ada di Padang,” kata Kuasa Hukum Zulkifli Sulaiman, Suharyanto SH, Kamis (24/1/2013).

Dijelaskan Suharyanto, Zulkifli Sulaiman di tahan sejak Selasa (22/1) kemarin di Mapolres Inhu untuk 20 hari kedepan. Sebelum ditahan, Zulkifli terlebih dahulu ditangkap di rumahnya, Kelurahan Pematangreba, Kecamatan Rengat Barat.

“Secara umum kondisi klien kami sehat. Saya kemarin (Rabu) sempat bertemu dengan beliau,” tegasnya.

Terkait dengan kasus yang saat ini tengah dihadapi Zulkifli, Suharyanto belum mau berkomentar banyak. Sebab kasusnya belum dilimpahkan ke pengadilan. Hanya saja, Suharyanto minta agar penyidik Polres Inhu tidak hanya menetapkan Zulkifli Sulaiman sebagai tersangka tunggal. Sebab kasus ini banyak melibatkan pihak lain termasuk rekanan. “Kita minta tidak ada diskriminasi dalam kasus ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Inhu AKBP Aris Prasetyo Indrayanto Sik Msi ketika dikonfirmasi pada Selasa (22/1) melalui Kasat Reskrim AKP Dody Harza Kusumah SH Sik mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima permohonan izin berobat yang diajukan tersangka Zulkifli Sulaiman melalui kuasa hukumnya.

“Namun jika memang tersangka nantinya mengajukan surat izin berobat tersebut akan kita lihat terlebih dahulu aturan dan prosedurnya, termasuk riwayat penyakit tersangka. Selain itu izin untuk berobat merupakan wewenang Kapolres,” tegas Kasat Reskrim.

Kasat menegaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari penangan kasus ini, Satuan Tipikor Polres Inhu juga akan meningkatkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang terlibat.

“Usai P21 atau setelah berkas tersangka lengkap, baru akan dilanjutkan dengan peningkatan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai kontrak itu, sebab kita menduga mantan Kadisdukcapil tidak sendirian,” jelasnya.

Seperti diketahui, Satuan Tipikor Polres Inhu, Senin (21/1) menangkap Zulkifli Sulaiman di kediamannya. Dan setelah 1x24, atau pada Selasa (22/1), Polres Inhu melakukan penahanan terhadap Mantan Kadisdukcapil Inhu tersebut. Zulkifli diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tower pada kegiatan pengembangan dan pengoperasian Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sistim Informasi dan Admintrasi Kependudukan (SIAK) di lingkungan Pemkab Inhu tahun 2011.

Kasus yang melibatkan Zulkifli Sulaiman ini masih dalam tahap P19. Polres Inhu juga sudah meminta keterangan terhadap 31 saksi yang terdiri dari staf Disdukcapil hingga kontraktor pelaksana kegiatan pengembangan dan pengoperasian KTP SIAK tersebut.

Kasus ini berawal ketika pada tahun 2011 dianggarkan kegiatan pengembangan dan pengoperasian KTP SIAK senilai Rp 767.898.000 dari APBD Inhu. Sesuai kontrak, dana tersebut digunakan untuk belanja modal pengadaan tower dan komputer untuk 4 kecamatan.

Kemudian pada APBD Perubahan tahun 2011, kembali dianggarkan kegiatan serupa untuk 4 kecamatan berbeda dengan anggaran senilai Rp 796.556.000. Sesuai kontrak, dana tersebut untuk belanja modal pengadaan tower.

Dengan kecurigan itu pula dan melalui keterangan sejumlah saksi, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut penuh rekayasa. Salah satu contohnya, panitia penerima barang hanya tinggal tanda tangan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pegawai lain melalui perintah mantan Kadisdukcapil. Diduga kerugian negara atas kegiatan itu mencapai Rp 963 juta lebih. (aun)