SIAK - Malam ramah tamah perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti (Pertikawan) Regional Sumatera 2018 di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Abdi Praja, Kabupaten Siak, Riau dimulai dengan makan malam bersama.

"Kita senang kontingen pramuka dari 8 Provinsi yang ada di Sumatera datang ke Siak. Apa yang nanti diketahui tentang Siak, hendaknya disampaikan kepada masyarakat di daerah masing-masing. Tentunya yang disampaikan itu apa yang baik tentang pariwisata Siak," kata Kakwarcab Siak, Alfedri, Senin (1/10/2018) malam.

Pada kesempatan itu juga, Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri menyampaikan secara singkat sejarah Kabupaten Siak yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dia juga menjelaskan sejarah Istana Siak dan berbagai situs budaya dan sejarah lainnya yang ada di kota Istana Matahari Timur.

Tidak hanya itu saja, nama Balairung Datuk Empat Suku yang merupakan tempat kegiatan itu berlangsung juga punya cerita. Dimana Sultan Siak dulunya dalam memimpin pemerintahan kerajaan Siak dibantu oleh Dewan Kerajaan.

Dewan Kerajaan terdiri orang-orang besar kerajaan yang juga merupakan kepala suku yang mengurus dan mengatur sukunya masing-masing. Dewan kerajaan ini juga berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan dan penasehat utama Sultan.

Orang-orang besar ini disebut juga dengan Datuk Empat Suku yang terdiri dari, antara lain:

1. Datuk Lima Puluh dengan gelar Sri Bijuangsa

Pada masa pemerintahan Raja Kecik, yang menjadi Datuk Lima Puluh adalah Datuk Bebas. Beliau berasal dari Sumatra Barat tepatnya didaerah Lima Puluh Kota. Beliau bersama-sama dengan Raja Kecik datang dari Pagaruyung.

2. Datuk Tanah Datar dengan gelar Sri Paduka Raja

Pada masa pemerintahan Raja Kecik yang menjadi Datuk Tanah Datar adalah Datuk Syamsuddin, beliau berasal dari Sumatra Barat tepatnya di daerah Tanah Datar. Beliau juga bersama-sama datang bersama rombongan Raja Kecik dari Pagaruyung.

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang menjadi Datuk Tanah Datar adalah M. Thohir, dan pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II adalah Datuk Abdullah dengan gelar Sri Pekerma Raja Bujang Sayang dan bertugas sebagai kepala onder distrik Bangko.

3. Datuk Pesisir dengan gelar Sri Dewa Raja

Pada masa pemerintahan Raja Kecik yang menjadi Datuk Pesisir pertama kali adalah Datuk Kasim, kemudian pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim yang menjadi Datuk Pesisir adalah Datuk M. Zen, pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II yang menjadi Datuk Pesisir adalah Datuk Encik Sontel.

4. Datuk Kampar dengan gelar Maha Raja Sri Wangsa.

Dalam sejarah Kesultanan Siak Datuk Kampar pertama kalinya diangkat setelah Raja Kecik dinobatkan menjadi sultan Siak. Namun sampai saat ini tidak diketahui siapa yang menjadi Datuk Kampar pertama kali pada saat itu, dikarenakan tidak adanya bukti tertulis.

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim yang menjadi Datuk Kampar adalah Datuk Haji Musfak, sedangkan pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II yang menjadi Datuk Kampar adalah Datuk Moh. Sholeh, kemudian diganti oleh Datuk Abdurrahman yang menajabat sebagai kepala onder distrik Dumai.

Peranan Datuk Empat Suku Dalam Sistem Pemerintahan Kerajaan Siak

Adapun peranan yang dilakukan Datuk Empat Suku di dalam pemerintahan Kerajaan Siak antara lain:

1. Sebagai Dewan Kerajaan (Dewan Mentri) dan Penasehat Sultan

Dalam mekanisme pelaksanaan pemerintahan yang beralaku di dalam pemerintahan di Kerajaan Siak, sultan adalah pemegang kedaulatan dan admistrasi tertinggi.

Namun dalam menentukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan sultan memanfaatkan sebaik-baiknya dan memberi fungsi dan peranan kepada pemebesar-pembesar kerajaan.

Sultan tetap bermusyawarah kepada Datuk Empat Suku sebelum mengambil suatu keputusan atau menentukan suatu kebijaksanaan, dalam hal keputusan dari datuk-datuk tersebut sangat diperlukan.

Sebagai Dewan Menteri atau Dewan Kerajaan Datuk Empat Suku juga berhak mengangkat dan memberhentikan Sultan, berdasarkan suatu pertimbangan dan mufakat apabila Sultan melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

2. Membantu Sultan dalam membuat Undang-undang

Pada masa pemrintahan Sultan Assyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin, beliau meneruskan modernisasi dalam bidang pendidikan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkaya kesultanan dengan mengeksplor hasil bumi Siak.

Beliau juga membangun istana yang disebut lstana Asserayah Hasyimiah, Balairung Sari atau Balai Kerapatan Tinggi setra membuat Undang-undang untuk mengatur hukum yang dikenakan pada masyarakat melayu dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam suatu perkara atau permasalahan.

Undang-undang ini disebut juga dengan Babul Qawa’id atau Pintu Segala Pegangan. Dalam pembuatan undangundang ini Sultan dibantu oleh Datuk Empat Suku Menyatakan bahagian-bahagian denda dan sapu meja yang dapat dari tempat keadilan yang dilakukan oleh Kerapatan Tinggi dan Hakim Polisi Negeri Siak dan Hakim Polisi Jajahan.

3. Sebagai Hakim Kerapatan Tinggi

Dalam pelaksanaan masalah pengadilan umum di Kesultanan Siak diselesaikan melalui Balai Kerapatan Tinggi yang dipimpin oleh Sultan Siak, Dewan Menteri dan dibantu oleh Kadi Siak serta Controleur Siak sebagai anggota.

Pengadilan Tinggi berada di ibukota Kerajaan yang disebut Kerapatan Qodhi yang diketuai oleh Sultan, sedangkan hakim Anggota adalah datuk-datuk dari setiap suku, Qodhi dan Controleur yaitu :

1. Datuk Sri Bijuangsa (Kepala Suku Lima Puluh)
2. Datuk Sri Pekermaja (Kepala Suku Tanah Datar)
3. Datuk Sri Dewaraja (Kepala Suku Pesisir)
4. Datuk Amir Pahlawan (Kepala Suku Kampar)
5. Qodhi
6. Controleur
Balai Kerapatan Qodhi diberi nama Balairung, yakni tempat diselenggarakannya aktifitas peradilan, yang berkenaan dengan soal agama seperti Muamalat (perdata) maupun Jinayat (pidana).

Usaha-usaha yang dilakukan Datuk Empat Suku

Usaha-usaha yang dilakukan keempat Datuk ini merupakan perbuatan, tindakan, serta sikap yang dilakukan secara sadar dalam memperjuangkan serta mempertahankan eksistensi kejayaan Kerajaan Siak.

Meskipun dalam konteksnya Datuk Empat Suku ini melakukan sesuatu berdasarkan atas arahan dari sultan.

Tergabungnya keempat datuk ini kedalam Dewan Kerajaan atau Dewan Mentri di dalam pemerintahan Kerajaan Siak, terlihat jelas bahwa usaha-usaha dari keempat datuk ini dalam mempertahankan kejayaan Kerajaan Siak.

Sehingga peran Datuk Empat Suku ini tidak pernah dihapuskan selama berdirinya Kerajaan Siak, meskipun pasang surut yang di alami pemerintahan Kerajaan Siak.

Meskipun dalam mekanisme pelaksanaanya Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun dalam menetukan keputusan dan mengambil kebijakan sultan membutuhkan bantuan dari keempat datuk ini, saran, masukan bahkan keputusanpun berdasarkan persetujuan dari keempat datuk ini secara musyawarah.

Dalam pengangkatan sultanpun, Datuk Empat Suku yang berhak mengambil keputusan, manakah yang patut untuk menjadi penerus tahta di Kerajaan Siak. Dan datuk-datuk ini pula berhak memberhentikan sultan apabila sultan lalai dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun pada dasarnya pembentukan Datuk Empat Suku ini sebagai Dewan Kerajaan di angkat oleh sultan. Selain dari memilih dan memberhentikan Sultan serta mengatur jalannya roda pemerintahan, keempat datuk ini bersama sultan berusaha membentuk suatu konstitusi ataupun undang-undang yang mengatur tentang aturan-aturan yang ada di Kerajaan Siak, yang disebut juga dengan Babul Qawa’id yang artinya pintu segala pegangan yang dicetak di Siak pada tahun 1901.

Babul Qawa’id merupakan kitab undang-undang di Kesultanan Siak. Kitab setebal 90 halaman ini menguraikan tentang hukum yang dikenakan kepada orang Melayu maupun bangsa lain yang berhubungan dengan orang Melayu.

Di dalam Babul Qawa’id dijelaskan bahwa bagian pertama Babul Qawa’id merupakan bagian pembukaan yang terdiri dan dua pasal dan menjelaskan tentang motivasi, latar belakang, nama dan naskah ini, dan menyebutkan bahwa isinya tidak berlaku sebagai hukum bagi penduduk bukan Melayu atau Melayu yang menjadi pegawai Pemerintah Hindia Belanda, kecuali yang terlibat perkara dengan orang Melayu.

Pengadilan untuk kasus ini akan melibatkan pejabat Kesultanan Siak dan pejabat Pemerintah Hindia Belanda.

Peran Datuk Empat Suku setelah Dewan Kerajaan dihapuskan dan bergabung ke RI

Meskipun Dewan Mentri telah dihapuskan di dalam system pemerintahan di Kerajaan Siak oleh Belanda. Namun dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan sultan tetap memanfaatkan pembesar - pembesarnya. Sultan dalam hal ini tetap bermusyawarah dengan Datuk Empat Suku.

Mereka merupakan pembesar kerajaan yang tidak dapat ditinggalkan oleh sultan dalam menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan, sekalipun keputusan terakhir berada ditangan Sultan.

Meskipun keberadaan Dewan Kerajaan tidak beralaku lagi, namun sultan tetap mempercayai keempat datuk tersebut dalam menguasai bidang - bidang tertentu seperti:

1. Datuk Lima Puluh menguasai masalah adat
2. Datuk Tanah Datar menguasi masalah pemerintahan
3. Datuk Pesisir menguasai masalah dalam negeri
4. Datuk Kampar menguasai daerah rantau/jajahan.

Saat Dewan Kerajaan telah dihapus, Sultan tetap mendekatkan dirinya kepada para pembesarnya, ia memanfaatkan Balairung Sari yang dibangun pada tahun 1886 merupakan tempat kegiatan pemerintah dan sebagai tempat forum musyawarah dengan orang - orangnya.

Balairung juga merupakan kantor kerapatan tinggi yang mengelola dan memecahkan masalah-masalah tindakan pidana sipil maupaun kriminal. ***